DPP Mendadak Tunda Musda ke-IV DPD Partai Demokrat Papua, Ada Apa?

WhatsApp Image 2022 03 16 at 08.09.122
Sekertaris Musda ke-IV DPD Partai Demokrat Papua, Mustakim, Memberikan Penjelasan Penundaan Musda kepada Massa Simaptisan dan Militan Demokrat Papua di Kantor Sekretariat DPD Demokrat Papua, Jalan Raya Kotaraja Abepura, Selas (15/3/2022) / Foto: Seo Balubun

Koreri.com, Jayapura – Rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV DPD Partai Demokrat Provinsi Papua pada tanggal 17 Maret 2022 mendadak ditunda oleh BPOKK DPP Partai Demorat di Jakarta ke tanggal 19 Maret 2022 nanti.

Penundaan musda ke-IV DPD Partai Demokrat Papua tahun 2022 ini membuat ratusan pendukung, simpatisan dan militan partai Demokrat Papua melakukan aksi protes terhadap panitia Musda diterima sekertaris panitia, Mustakim di kantor sekertariat DPD Demokrat Papua, Jalan Raya Kotaraja, Kota Jayapura, Selasa (15/3/2022) sore.

Perwakilan Militan Demokrat dari wilayah Lapago, Oktovianus Hesegem, mengatakan aksi protes di kantor sekertariat DPD Demokrat Papua saat ini karena ada sebab akibat dari penundaan musda ke-IV Demokrat Papua tanpa ada alasan yang pasti.

Ditegaskan, kedatangan militan dan simpatisan Partai Demokrat Provinsi Papua dengan kekuatan massa cukup besar dalam rangka mempertanyakan OC dan SC yang sudah bekerja untuk persiapan musda ke-IV DPD Partai Demokrat Papua.

Sesuai surat pemberitahuan DPP Partai Demokrat bahwa pelaksanaan musda paling lambat tanggal 17 Maret 2022 tapi tiba-tiba tadi malam tanggal 14 Maret 2022 ada informasi baru dari DPP kepada panitia bahwa pelaksanaan musda ditunda ke tanggal 19 Maret 2022.

“Jadi, kami datang mempertanyakan panitia apa alasan urgen penundaan musda, kami minta pertanggungjawaban dari panitia dan kami sudah mendengar penjelasan panitia, namun dalam surat penundaan musda dari DPP tidak ada poin-poin alasan penundaan musda dari tanggal 17 ke 19 maret 2022,” kata Hesegem.

Massa simpatisan dan militan partai demokrat tidak mau partai berlambang bintang mercy ini jatuh karena kepentingan indifidu dan kelompok tertentu dalam internal partai sendiri, karena Demokrat pernah pimpin indonesia dan sekarang demokrat lagi pimpin Papua.

“Kepentingan individu atau kelompok jangan merusak kerja panitia musda. Jadi kami minta musda harus dilaksanakan sesuai surat pemberitahuan pertama oleh DPP bahwa musda dilaksanakan tanggal 17 Maret 2022,” tegasnya.

“Kami tadi sudah ikuti bahwa semua kesiapan sudah siap tetap terlaksana tapi tiba-tiba ada surat dari penundaan dari DPP ini ada apa? Kami curiga ada indikasi apa disitu? Sementara kami ikuti penjelasan dari panitia bahwa semua sudah siap,” sambung Hesegem.

Jika panitia tetap melaksanakan musda pada tanggal 19 Maret 2022 maka rakyat sebagai pemegang mandat dan juga sebagai militan demokrat akan minta pertanggungjawaban DPD Demokrat Provinsi Papua dan juga panitia.

“Jangan kami rakyat dirugikan karena kami datang ingin selamatkan partai demokrat supaya tetap eksis di republik indonesia dan tanah papua,” ujar Okto.

“Kami indikasi ada orang dalam partai demokrat sendiri yang sengaja menunda musda partai demokrat papua. Jangan bermain di belakang tapi harus transparan demi rakyat dan kepentingan rakyat diutamakan dan kesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok,” sambungnya.

“Jadi saya pikir kader-kader demokrat sudah luar biasa dan kasih kesempatan kepada kader terbaik demokrat di 29 Kabupaten/Kota untuk maju bersaing secara sehat,” pungkasnya.

Sementara itu, sekretaris panitia musda ke-IV DPD Partai Demokrat Papua, Mustakim, mengatakan panitia terus bekerja mempersiapkan pelaksanaan musda DPD Demokrat Papua dan telah menyurati DPP untuk memastikan tanggal pelaksanaan musda.

Mengingat dari panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari surat menyurat, ijin keramaian, tempat pelaksanaannya harus diketahui.

“Terakhir tadi malam, Senin (14/3/2021) itu baru saya mendapatkan informasi dari bidang akomodasi bahwa hasil komunikasi dengan Ketua DPD pelaksanaannya kita geser ke tanggal 19 Maret 2022,” kata Mustakim usai menerima asprirasi militan demokrat papua di kantor DPD Demokrat Papua, Selasa sore.

Memang, kata Mustakim, dalam surat keputusan DPP tidak dicantumkan alasan – alasannya. “Tidak etis kalau disampaikan alasannya bahwa ada masalah ini dan itu. Yang jelas pelaksanaan musda tetap akan dilaksanakan tanggal 19 Maret 2022 dan tidak akan bergeser berulang – ulang,” ujarnya.

Dikatakan, kalau ada rasa kecurigaan dari simpatisan dan militan demokrat papua itu wajar saja.

“Saya juga bertanya – tanya ada alasan apa dilakukan penundaan. Akan tetapi setelah kita menerima surat. Karena kita ini organisasi yang ada tingkatan, dimana DPC harus patuh kepada DPD dan DPD juga harus patuh kepada DPP dan ini keputusan DPP bidang organisasi bahwa musda ditunda ke tanggal 19 Maret,” jelas Mustakim.

Untuk aspirasi dari para militan partai demokrat Papua tetap akan dibangun komunikasi ke DPP, walaupun Keputusan DPP pelaksanaan musda ke tanggal 19 Maret tidak menganulir dari apa yang telah disampaikan pada hari ini.

“Tugas kami sebagai panitia kami akan tetap sampaikan, kemudian tidak ada hal – hal yang ditutup – tutup, karena yang datang pada sore hari ini adalah para kader, pendukung dan simpatisan, saya pengurus DPD, tidak ada hal yang saya tutup-tutupi karena kepanitiaan itu adalah bagian dari pengurus DPD,” kata Mustakim yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua.

Mustakim minta para simpatisan, pendukung dan militan demokrat Papua tetap bersabar karena tanggal 19 Maret 2022 itu sudah pasti pelaksanaan Musda DPD Partai Demokrat Papua.

“Saya minta adik – adik bersabar karena tanggal 19 itu limit terakhir, sebab dari panitia sendiri sudah memutuskan dilaksanakan pada hari Sabtu (19/3/2022) dan tidak akan bergerser lagi karena sudah terjadwal agenda – agenda partai,” katanya.

Mustakim untuk menepis kecurigaan dari massa pendemo terkait penundaan musyawarah daerah. Dirinya telah menelpon langsung secara terbuka kepada Ketua BPOKK Herman dan mengakui bahwasannya ada penundaan.

“Dalam hal organisasi ini biasa sebab penundaan ini tidak memakan waktu lam dan juga bulan. Harapan saya adik – adik besabar dan kita menunggu dua hari lagi, tidak ada hal yang kami tutup-tutupi,” ujarnya.

Saat ini panitia beracu kepada Surat dari DPP yang akan menjadi sebuah jaminan untuk pelaksanaan Musda. Sebab didalam aturan dalam Musda harus dihadiri oleh DPP. Selain itu juga dari unsur DPC 29 kabupaten/kota juga akan hal ini.

Bahkan Ketua DPD Partai Demokrat Lukas Enembe pada saat ini masih berada di Jakarta dan belum tiba di Papua.

“Jadi, saat ini dari panitia berpegang kepada Surat DPP yakni Surat Pemberitahuan No. 21/BPOKK/DPP-PD/III/2021 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi Papua, yang ditanda tangani Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron M.Si bahwa musda ditunda ke tanggal 19 Maret 2022 di hotel Suni Garden Lake Sentani,” pungkas Mustakim.

SEO

Exit mobile version