Koreri.com Ambon – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie menegaskan, bahwa istilah Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak tertuang dalam batang tubuh Anggaran APBD Tahun 2022.
Namun, dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ASN Pemerintah Provinsi Maluku tetap mendapat THR .
“Di dalam SIPD tersebut, tertuang nomenklatur gaji yang terdiri dari 14 bulan, 12 bulan adalah pembayaran gaji rutinitas dalam satu tahun, pembayaran gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah dan pembayaran gaji ke-14 menjelang hari raya yang selama ini diidentikan sebagai THR,” terangnya, Minggu (27/4/2022).
Pernyataan Pj Sekda sekaligus menanggapi polemik yang berkembang di media sosial menyoal THR bagi ASN Provinsi Maluku.
Dikatakan, ASN Provinsi Maluku, setiap bulan diberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sekarang terjadi perubahan nomenklatur menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Lanjut Pj Sekda, berkaitan masalah THR, itu hanya soal persepsi dan tidak menimbulkan kerugian bagi ASN.
“Yang dijelaskan sebelumnya adalah normatif aturan yang tertuang dalam APBD Provinsi Maluku,” sambungnya.
Pj Sekda berharap, masyarakat tidak gampang menerima suatu informasi yang belum teruji kebenarannya, apalagi sampai mengklaim Pemprov Maluku tidak membayar THR bagi ASN.
Olehnya itu, dirinya kembali menegaskan bahwa anggaran yang diperuntukan untuk THR itu ada hanya istilahnya saja yang berbeda.
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 khususnya kepada ASN, Pemprov Maluku akan menindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Gubernur tentang pembayaran gaji ke-13 dan khusus untuk Tunjangan Hari Raya, menggunakan sumber dana gaji ke-14 sebagaimana yang telah dianggarkan dalam batang tubuh APBD Tahun 2022.
Sehingga, menurut Pj Sekda, tidak ada persoalan terkait dengan pemberian THR bagi ASN Provinsi Maluku.
“Semoga penjelasan ini tidak lagi menimbulkan polemik di masyarakat terkait dengan THR bagi ASN Provinsi Maluku,” pungkasnya.
BKL
