Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat melalui komisi IV segera melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Sorong dalam rangka merespon cepat persoalan banjir yang mengepung Kota Sorong, Papua Barat, Senin (22/8/2022) hingga Selasa (23/8/2022) serta langkah awal memastikan keselamatan warga.
Wakil Ketua I DPR Papua Barat Ranley H.L. Mansawan, S.E mengatakan, tujuan kunker komisi IV ini untuk mengecek secara langsung apa penyebab infrastruktur kurang memadai yang mengakibatkan banjir yang berulang-ulang.
Kunjungan kerja ke Kota Sorong nanti, Komisi IV akan menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota George Yarangga, dengan memfasilitasi pihak-pihak terkait dari pusat, provinsi dan kota sorong termasuk DPRD setempat untuk membahas tentang akar persoalan terjadinya banjir.
Artinya, komisi IV DPR Papua Barat ingin mendapat masukan dari semua pihak dalam rangka membebaskan Kota Sorong dari langganan banjir.
Komisi yang membidangi infrastruktur ini diharapkan didampingi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat supaya dapat menganalisis penyebab banjir tersebut.
“Kami harapkan Pak Pj Wali Kota yang baru dilantik dalam awal tugas ini lebih fokus penanganan banjir di Kota Sorong,” ujar Ranley Mansawan dalam keterangan persnya di Manokwari, Selasa (23/8/2022).
Politisi NasDem ini mengatakan, setelah pertemuan komisi IV DPR-PB dengan Pj Wali Kota Sorong, harus didorong ada kontribusi APBD baik dari Kota, Provinsi dan juga APBN di tahun 2023.
“Jangan lagi kita melihat rakyat menderita tapi harus lakukan respon cepat untuk memutuskan banjir yang berulang-berulang terjadi,” tuturnya.
Sementara ketua komisi IV DPR Papua Barat Max Hehanusa mengatakan, banjir yang terjadi di Kota Sorong sudah merupakan bencana alam akibat dari daya dukung pada lahan itu tidak memenuhi kriteria dan perubahan kondisi dari tata guna lahan tersebut
Karena itu Sorong secara komprehensif harus ditata secara baik, dengan curah hujan begitu hebat, ketinggian permukaan laut dengan pemukiman warga sangat datar maka harus ada solusi lain yang dijabarkan dan diimplementasikan.
“Bukan hanya direncanakan tapi harus kita realisasikan dan memang membutuhkan dana yang sangat besar, maka itu kita berharap perwakilan rakyat Papua Barat di Senayan, juga DPRD Kota untuk menekan agar pemerintah secara berjenjang melihat kerugian yang ditimbulkan, yang secara psikologi maupun material sering berulang-ulang,” tegas Max Hehanusa.
Ketua fraksi Golkar DPR Papua Barat dua periode ini mengajak semua pihak terlibat dalam mengatasi masyarakat yang terdampak dengan bencana alam ini.
Dia berharap tahun 2023 anggaran sudah disiapkan, kemudian Pj Gubernur dan Pj Wali Kota diminta untuk membuktikan bahwa mereka memperjuangkannya untuk kepentingan rakyat Kota Sorong.
KENN
