Koreri.com, Manokwari– Persoalan pendidikan di Tanah Papua pada umumnya dan lebih khusus Provinsi Papua Barat sangat riskan, pasalnya akibat pergaulan bebas ratusan ribu anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah.
Akademisi Universitas Papua Dr Agus Sumule dalam pemaparannya pada pra rapat kerja Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat di Auditorium PKK Pemprov Papua Barat, Kamis (13/10/2022) mengungkapkan sekira 500 ribu anak Papua, putus sekolah termasuk tidak mendapat pendidikan yang layak.
Hal ini didapati di dusun, kampung bahkan kabupaten dan kota di Papua Barat. Dengan demikian, tim penanganan Pendidikan bertugas untuk meminimalisir jumlah itu.
Menurut dia kemajuan pendidikan memang terlihat cukup baik sejak Otsus tahun 2001. Selama itu, kemajuan pendidikan dan juga bidang pembangunan lain berjalan baik, namun terdapat pula kendala yang dihadapi. 
“Otsus untuk pendidikan memang tak dipungkiri, tetapi masih ditemukan masalah seperti kekurangan tenaga guru hingga anak putus sekolah,” kata Agus.
Beberapa faktor penyebab angka putus sekolah cukup tinggi di Papua Barat, diantaranya sarpras gedung sekolah, biaya pendidikan bahkan puluhan untuk mengikuti orang tua berkebun ketimbang sekolah.
Agus Sumule menjelaskan, angka partisipasi murni (APM) di sekolah dasar 84,3 persen jumlah siswa 132.757 orang mereka yang tidak sekolah 24.725 orang, sedangkan APM SMP 65,5 persen dengan jumlah siswa 48.083 orang yang tidak sekolah 25.326 orang sementara tingkat SMA 67.99 persen jumlah siswanya 40.224 orang yang tidak mendapat pendidikan yang layak sebanyak 18.983 sehingga total keseluruhan anak asli papua yang tidak sekolah di Papua Barat sebanyak 68.988 orang. 
Kemudian dijelaskan secara rinci untuk wilayah adat Bomberai meliputi Kabupaten Fakfak, Kaimana dan Teluk Bintuni anak papua yang sudah mendapat pendidikan sejak tingkat Sekolah Dasar 5.068 orang, SMP 6.179 orang dan SMA/SMK 3.257 sehingga totalnya 14.504 anak papua.
Kemudian wilayah adat Domberai meliputi Kabupaten Teluk Wondama, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan dan Kota Sorong, tingkat SD sebanyak 21.231 orang, SMP 21.120 orang dan SMA/SMK 14.690 orang sehingga totalnya 57.040 anak papua.
Ketua Komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H memberikan respon positif terkait data anak-anak papua tidak mendapat pendidikan yang layak sehingga perlu sinergitas dengan pihak eksekutif dalam mengatasi persoalan fatal ini.
Menurut anggota fraksi Persatuan NasDem ini bahwa benteng pertahanan sebuah perubahan adalah sumber daya manusia (SDM), Dia mengakui bahwa pendidikan di Papua Barat sangat kompleks baik dari segi insfrastrukturnya, tenaga pengajar dan fasilitas pendukung lainnya. 
“Persoalan anak-anak papua yang tidak mendapat pendidikan yang layak harus diseriusi secara baik, dengan alokasi dana otsus 20 persen dari APBD saya rasa bahwa harus menjawab persoalan menyiapkan SDM anak-anak papua,” ujar Syamsudin Seknun saat memberikan keterangan pers kepada media ini Sabtu (15/10/2022).
Pimpinan komisi yang membidang Kesejahteraan Rakyat termasuk pendidikan ini berharap kepada Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat untuk bersinergi meyikapi persoalan yang cukup serius terhadap generasi penerus Papua itu.
Karena ketika disikapi secara serius dan membuat sebuah konsep pendidikan yang ideal untuk anak-anak papua di Papua Barat maka kedepan akan menjadi masalah SDM yang sangat signifikan.
“Sebab begini, sebuah bangsa yang ingin kuat sebenarnya bukan berada pada sumber daya alamnya tetapi sesungguhnya masa depan ada pada sumber daya manusia, untuk menyikapi ini saya rencana dalam waktu dekat mengundang Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendiskusi ini supaya menjawab persoalan yang terjadi saat ini,” jelas Sase.
Persoalan ini juga diseriusi Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pj Gubernur Drs Paulus Waterpauw,M.Si langsung membentuk tim percepatan penanganan pendidikan di Provinsi Papua Barat.
“Persoalan anak-anak papua yang putus sekolah ini cukup serius sehingga kami langsung menyikapi dengan membentuk tim percepatan penanganan pendidikan yang dipimpin Pak Dr Agus Sumule, ya kita berharap bersinergi dengan DPR Papua Barat dan stakeholder lainnya supaya masalah ini dapat teratasi,” ucap Pj Gubernur Paulus Waterpauw.
KENN
