Koreri.com, Aimas– Rapat kerja Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat tahun 2022 resmi dibuka Pj Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw,M.Si dengan menabuh tifa di Gedung Aimas Convention Center (ACC) , Kabupaten Sorong, Kamis (20/10/2022)
Rapat kerja Bupati/ Wali Kota tahun 2022 yang diikuti Frokopimda Papua Barat, Sekda Dr Nataniel D. Nataniel Mandacan,M.Si bersama asisten, staf ahi gubernur, pimpinan, kepala daerah se-Papua Barat dan instansi terkait dari Provinsi, Kabupaten dan Kota dilaksanakan selama dua hari Kamis (20/10/2022) dan jumat (21/10/2022).
Dalam pidato pembukaan raker Bupati dan Wali Kota, Pj Gubernur Paulus Waterpauw menegaskan 4 hal penting menjadi prioritas untuk dibahas dalam rapat kerja kepala daerah tahun 2022 ini yaitu, persoalan pendidikan yang mengakibatkan terjadi puluhan ribu anak asli papua putus sekolah.
Kedua, Perda nomor 3 tahun 2022 tentang RTRW dimana Papua Barat sudah ditetapkan sebagai Provinsi konservasi namun sejumlah keluhan yang disampaikan para Bupati/ Wali Kota karena tidak bisa dibangun ruang public karena terkukung dalam konservasi itu.
Karena itu perlu dilakukan rencana detait tata ruang (RDTR) yang akan disampaikan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan kebutuhan wilayah untuk sama-sama pemerintah provinsi memperjuangan revisi regulasi yang sudah diundangkan dalam lembaran daerah.
Selain itu persoalan stunting yang selama ini masih tinggi di papua barat serta masalah inflasi daerah yang menjadi tanggung semua pihak, yang sudah tentu pemerintah provinsi, Kabupaten dan Kota serta masyarakat.
“Yang harus kita bahas dalam Raker Bupati dan Wali Kota yaitu isu pendidikan di Provinsi Papua Barat, berikutnya masalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang sudah kita buat dalam perda nomor 3 tahun 2022, menyangkut tata ruang menjadi hambatan bagi kita semua, kemudian persoalan stunting dan inflasi menjadi pembahasan prioritas kita hari ini, Bapak Bupati/Walikota mari kita diskuksikan bersama menyatukan presepsi, mencari solusi menyelesaikan persoalan ini,” tegas Waterpauw.
Waterpauw menegaskan kepada peserta raker Bupati dan Wali Kota untuk harus melakukan perencanaan program untuk berpihak kepada masyarakat agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran.
Sebab, sebagai penyelenggara negara dituntut untuk mewujudkan keberpihakan kepada masyarakat melalui program kerja yang terutama dalam keputusan forum seperti begini, apalagi berkaitan dengan pengelolaan dana otsus harus berpihak kepada orang asli papua.
“Jangan membuat perencanaan yang tidak berpihak kepada rakyat, tidak ada artinya karena sebagai penyelenggara negara kita sebagai penyelengggara diharapkan keberpihakan kepada masyarakat bukan yang lain,” ujar Waterpauw.
Waterpauw mengajak Bupati, Wali kota dan sekda bersama pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk wujudkan keberpihakan kepada mayarakat itu dengan penuh rasa tanggung jawab.
Sementara itu Ketua Panitia Raker Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat tahun 2022 yang juga Asisten I Bidang Pemerintahan setda Pemprov Papua Barat, Roberth Rumbekwan, S.H.,M.H melaporkan agenda terlaksana berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan pemerintah RI nomor 33 tahun 2018 tentang tugas dan kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Selain itu arahan umum Presiden Indonesia terkait kebijakan strategis Nasional yang harus, dengan tujuan menyatukan pemahaman antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota tentang pemantauan penekanan angka inflasi daerah, disamping itu menyatukan presepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Juga mendapatkan laporan terkait penggunaan produk dalam negeri di daerah, melakukan evaluasi penyelesaian permasalahan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Memonitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota Se-Papua Barat. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meningkatkan sinergitas antara Kabupaten/kota dalam menciptakan hubungan yang harmonis,” tandasnya.
KENN
