Koreri.com, Manokwari – Realisasi pekerjaan fisik dalam program anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022 hingga bulan November 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai 76 persen, sedangkan realisasi anggaran atau keuangan baru mencapai 67 persen.
Pencapaian realisasi pekerjaan dan keuangan ini disampaikan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Yohanes Momot, S.T., M.T kepada wartawan usai hearing dengan pimpinan dan anggota komisi IV DPR Papua Barat di Aston Niu Manokwari, Senin (28/11/2022).
“Realisasi pekerjaan fisik di APBD 2022 sudah mencapai 75 hingga 76 persen tetapi realisasi keuangan baru mencapai 67 persen, karena sudah dipenghujung tahun sehingga teman-teman rekanan mau pekerjaan sudah rampung 100 persen baru mereka masukan tagihan uangnya,” jelas Yohanes Momot.
Dikatakan Momot bahwa ada kontraktor yang pekerjaannya sudah mencapai 100 persen dan dinas PUPR sedang mempersiapkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPM dan SP2D).
Namun ditegaskan Plt Kadis PUPR bahwa untuk memastikan pekerjaan mencapai 100 persen itu harus melalui proses peninjauan lapangan oleh petugas Dinas PUPR memastikan kwalitas serta kwantitas pekerjaan fisik tersebut, membutuhkan beberapa waktu kedepan sehingga mengalami sedikit keterlambatan.
“Kita harapkan awal bulan Desember 2022 semua pekerjaan sudah clear dan progress sudah diatas sekitar 80 sampai 90 persen,” ujar Anis Momot.
Anis Momot yang baru menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Papua Barat pada pertengahan tahun 2022 ini optimisi realisasi anggaran APBD T.A 2022 mencapai diatas 90 persen.
Dia optimis karena sejumlah pekerjaan fisik yang menyerap anggaran yang cukup besar, meski diakui bahwa kasus pembunuhan yang terjadi seperti di Teluk Bintuni dan Maybrat sehingga mengakibatkan pekerjaan ruas jalan trans menghubungkan kedua Kabupaten itu mengalami kendala, kejadian ini menjadi atensi pemerintah provinsi Papua Barat.
Kemudian bencana alam di Sorong Raya menelan anggaran sebesar Rp 68 hingga 70 milyar sehingga penyerapan anggaran meningkat.
“Kita hearing dengan komisi IV DPR Papua Barat, mohon dukungan karena inspektorat sudah melakukan pengecekan lapangan maka kami mohon dukungan untuk diselesaikan, kalau hutang-hutang 2018 sampai 2019 tentang pekerjaan penunjukan langsung OAP sebanyak Rp 6 sampai 7 milyar kita diminta untuk segera bayarkan,” tuturnya.
Ketua komisi IV DPR Papua Barat Ortiz Fernando Sagrim,S.T mengatakan, dari pekerjaan fisik sudah hampir rampung jelang akhir tahun 2022 hanya bermasalah di pencairan keuangan sehingga bagian teknis di PUPR harus lebih aktif dengan BPKAD.
“Karena BPKAD Papua Barat bukan mengurus PUPR saja tetapi semua dinas sehingga kita minta kepada bagian perencanaan, kemudian kasubag anggaran PUPR supaya lebih aktif untuk mengkomunikasi dengan pihak keuangan dokumen SPM sudah ditandatangani Kadis PUPR sekarang masuk dalam domainnya keuangan,” tegas Sagrim.
KENN
