Koreri.com, Jakarta – Pemerintah mengupayakan rumah sakit (RS) di seluruh kabupaten dan kota bisa menangani pasien stroke, termasuk melakukan intervensi non-bedah untuk mengatasi gangguan pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah.
Dalam acara diskusi via daring yang diikuti dari Jakarta, Senin (26/12/2022), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta RS Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono selaku rumah sakit rujukan nasional untuk memastikan itu.
Total RS di 514 kabupaten dan kota di Indonesia harus bisa melakukan penanganan stroke.
“Tahun 2024 harus bisa melakukan bedah otak terbuka dan RSPON juga harus memastikan 514 kabupaten/kota bisa melakukan intervensi non-bedah coiling atau trombektomi,” harapnya.
Budi mengatakan, pemerintah berupaya memastikan seluruh RS di kabupaten dan kota memenuhi standar pelayanan dalam menangani pasien stroke.
Dia meminta Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah di Denpasar menjadi pengampu bagi rumah sakit di wilayah Bali serta Nusa Tenggara Barat dan Timur dalam penanganan pasien stroke.
“Saya menunggu, satu rumah sakit di Jembrana dan Buleleng harus bisa trombektomi dan coiling,” katanya.
Menurut informasi yang disiarkan di laman resmi Kementerian Kesehatan, stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah sehingga sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan.
Kondisi yang demikian dapat menyebabkan kematian sel dan jaringan.
Gangguan tersebut menimbulkan gejala seperti kelumpuhan wajah atau anggota badan, bicara tidak lancar, bicara tidak jelas, perubahan kesadaran, dan gangguan penglihatan.
Stroke dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan yang dapat menurunkan status kesehatan dan kualitas hidup penderitanya.
“Saya mengamati bahwa stroke ini merupakan penyakit yang (berdampak) buruk sekali (pada) kualitas hidup. Jadi kematiannya paling tinggi dan membuat cacat juga tinggi sekali,” kata Menteri Kesehatan.
ZAN
