Koreri.com, Manokwari– Penerimaan seleksi sekolah inspektur polisi (SIP) tahun 2023 mulai dilaksanakan namun, animo anggota Polri di wilayah hukum Polda Papua Barat cukup tinggi.
Dalam seleksi SIP tahun 2023 ini ada lima tahapan yang harus dilalui peserta mulai dari tes administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi dan akademik.
Pada tes yang psikologi, sebanyak 32 anggota Polri asli papua tidak dinyatakan lulus sehingga mereka menyampaikan aspirasi kepada Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maksi Nelson Ahoren,S,E, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George K. Dedaida,S.Hut.,M.Si dan Ketua komisi V DPR-PB Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut lembaga MRPB dan DPR-PB mengundang Karo SDM Polda Papua Barat untuk beraudens mencari solusi sekaligus menyerahkan aspirasi dari anggota Polri asli papua itu di Ruangan Royal 3 Lantai 4 Aston Niu Manokwari, Kamis (2/2/2023).
Karo SDM Polda Papua Barat Kombes Pol Sugandi,S.I.K.,M.Hum mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan putra-putri polri Papua Barat itu menginginkan agar bisa mengikuti tes selanjutnya walaupun sesuai ketentuan nilai mereka sudah gugur di tes psikologi.
“Hasil dari pertemuan ini akan kami laporkan kepada Bapak Kapolda kemudian akan dilanjutkan kepada mabes Polri karena memang sistim seleksi SIP ini aturannya sudah diatur oleh Mabes Polri,” kata Karo SDM Kombes Sugandi usai pertemuan.
Sementara Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George K. Dedaida,S.Hut.,M.Si mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya ingin mendapat informasi terkait dengan afirmasi bagi anggota Polri OAP pada seleksi SIP ini.
“Jawaban dari Karo SDM bahwa terkait ada dan tidaknya afirmasi OAP mereka tidak bisa ambil keputusan, pihak Polda Papua Barat akan mengusulkan aspirasi ini ke Mabes Polri untuk mendapat kuota tambahan,” jelas George.
Ketua komisi I DPR Papua Barat itu mengatakan bahwa keinginan Anggota Polri OAP yang mau menjadi perwira melalui SIP dan kembali mengabdi di wilayah mereka.
Apalagi kebutuhan personil Polri cukup tinggi dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, maka Dedaida memandang penting untuk diperjuangkan afirmasi otsus.
“Kami tidak mengintervensi keputusan Kapolri tetapi kami minta kepada Kapolri bisa mempertimbangkan undang-undang Otsus untuk afirmasi kepada anak-anak Papua di Sekolah Inspektur Polisi,” pintanya.
Ketua MRPB Maksi Nelson Ahoren,S.E mengatakan, lembaga kultur tetap memperjuangkan hingga ke Mabes Polri untuk mendapat jawaban terkait kekhususan bagi anak-anak asli papua dalam seleksi Sekolah Inspektur Polisi tahun 2023 ini.
“Selain mekanisme yang dilalui Polda Papua Barat, kami MRPB sebagai lembaga kultur akan memperjuangkan afirmasi otsus sampai ke mabes Polri dan diusahakan untuk bertemu Kapolri,” ujarnya.
KENN
