Koreri.com, Jayapura –Menteri Dalam Negeri (Mendagri) resmi memperpanjang masa jabatan Frans Pekey sebagai Penjabat Wali Kota Jayapura.
Perpanjangan tersebut diketahui setelah beredarnya undangan penyerahan SK yang keluarkan Pemerintah Provinsi Papua.
Penyerahannya sebagaimana tercantum dalam undangan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat (26/5/2023) pukul 14:00 Wit bertempat di lantai 9 Kantor Gubenur Papua.
Penjabat Wali Kota Frans Pekey ketika dikonfirmasi, Jumat (26/5/2023) pagi membenarkan adanya undangan penyerahan SK tersebut.
“Iya diperpanjang selama satu tahun ke depan,” kata Pekey.
Untuk di ketahui, tepatnya 27 Mei setahun lalu, Penjabat Frans Pekey mulai memimpin Kota Jayapura setelah dilantik Mendagri di Jakarta.
Diakuinya, selama memimpin Kota Jayapura bukanlah perkara mudah karena berbagai tantangan di hadapi baik dari sisi keamanan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan pemerintahan hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Puji Tuhan selama satu tahun saya menjabat, Kota Jayapura dalam keadaan situasi yang aman dan kondusif, masyarakat menjadikan kota ini sebagai rumah bersama,”akuinya.
Dengan begitu, Pemkot Jayapura bersama masyarakat bisa menjalankan progam-program pemerintah, dan penyelenggaran pemerintahan serta pelayan kepada masyarakat.
“Aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan bisa berjalan dengan baik, lancar, masyarakat tidak merasa takut, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan situasi yang aman dan kondusif juga membuat Pemerintah Kota jayapura bisa melakukan, mewujudkan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan terutama program prioritas yang saya tuntaskan dalam satu tahun,” tambahnya.
Pekey menjelaskan pula selama menjabat, dirinya berkomitmen harus mempertahankan dan juga meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,yang sudah ada pada masa pemerintahan yang lalu.
“Yang baik saya harus pertahankan dan meningkatkan,yang kurang memperbaiki, yang belum melengkapi dan ada inovasi-inovasi yang harus saya buat. Itulah amanah yang dipercayakan oleh Negara kepada saya dan itu amanah dari Mendagri pada waktu pelantikan,” jelasnya.
Di bidang pengelolan keuangan, kata Frans Pekey, Kota Jayapura sudah meraih 8 kali WTP, sehingga tugasnya sebagai Penjabat harus mempertahankan opini itu bersama-sama dengan jajaran.
“Dan Puji Tuhan dari komitmen bersama itu sehingga Pemerintah Kota Jayapura kembali raih WTP yang kesembilan kali atas laporan pengelolaan keuangan tahun 2022 yang dinilai dari 2023 oleh BPK RI.
Dan opini yang kita raih bukan semata-mata karena Penjabat Wali Kota atau Kepala Daerah,” tandasnya.
Penjabat Wali Kota, menurutnya, hanyalah sebagai kepanjangan tangan untuk bisa mengarahkan, bisa memacu, memotivasi semua jajaran OPD untuk bersama-sama mewujudkan capaian WTP itu.
“Kami terus melakukan pembenahan-pembenahan dalam tata kelola keuangan dengan beradaptasi terhadap regulasi dan juga peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan yang ada,” sambungnya.
Sedangkan terkait pelayanan publik di Kota Jayapura, Penjabat menjelaskan salah satu tugas dari penyelenggara Pemerintah adalah memberikan layanan publik yang prima, cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel.
“Hal ini tidak bisa kita abaikan, tapi harus kita wujudkan karena Jayapura adalah kota perdagangan dan jasa. Sehingga sesuai arahan dari Mendagri, daerah yang belum ada Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk segera dibentuk. Karena itu saya melakukan komunikasi setelah dilantik untuk bagaimana bisa menghadirkan MPP di Kota Jayapura,” tandasnya.
Hasil komunikasi itu diintenskan dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mendapatkan ijin menggunakan Terminal Tipe A Entrop ini.
“Tujuan saya gedung terletak ditempat yang strategis dari sisi kewilayahaan dia ada di tengah. Dan juga bisa menumbuhkan menjadi daerah pertumbuhan ekonomi. dengan hadirnya MPP masyarakat bisa semakin ramai disitu bisa berdampak pada usaha ekonomi yang ada di kawasan ini,” ucapnya.
Sedangkan Inflasi, ketika Frans Pekey menjadi Penjabat, Inflasi Kota Jayapura cukup tinggi dimana puncaknya pada bulan September 2022, yakni 8,4 persen diatas 8 persen.
Untuk mengatasi itu, berbagai strategi di lakukan melalui Tim Inflasi Daerah Kota Jayapura dan Forkompinda dengan melakukan operasi rutin, opersi pasar hingga giat pasar murah pada semua wilayah di lima Distrik Kota Jayapura.
Kemudian, pengalokasian dana APBD, Dana BTT tahun 2022 yang lalu, operasi pasar jelang Natal dan Tahun Baru serta Lebaran yang akhirnya memberikan dampak.
Sehingga dari bulan ke bulan bisa terus menurun hingga bulan April itu hanya tinggal 3,43 persen.
“Puji Tuhan bahwa kita Kota Jayapura menerima penghargaan dari Menteri Koordinator Perekonomian sebagai salah satu daerah di Indonesia yang mampu mengendalikan Inflasi dibawah rata-rata Nasional yakni empat puluh persen lebih. Saya juga berharap supaya trend penurunan Inflasi ini akan terus turun karena meskipun 3,43 persen tetapi itu masih tinggi diatas pertumbuhan ekonomi Nasional jadi kita harus turunkan lagi secara bertahap,” pungkasnya.
SAV
