Koreri.com, Ambon – Komisi I DPRD Maluku melakukan agenda pengawasan di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Jumat (26/5/2023).
Komisi I bertemu langsung dengan Pj Bupati setempat Muhamat Marasabessy didampingi Sekda, Rakib Rahubawa dan OPD terkait.
Pertemuan berlangsung di lantai 3 Kantor Bupati Malteng.
Awali pertemuan dengan Pj Bupati, Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra menyampaikan sejumlah persoalan yang jadi agenda pengawasan.
Salah satunya, soal progres pemekaran Dusun jadi Desa /Negeri dan pemekaran Kecamatan baru.
“Ada beberapa agenda yang kami ingin tanyakan kepada Pemerintah Maluku Tengah dan juga pihak kepolisian yang terkait dengan keamanan. Nah, untuk itu salah satu yang kami perlu koordinasikan dan mengecek terkait dengan pemekaran desa dan kecamatan di wilayah ini,” ungkapnya.
Dikatakan hal itu perlu dikonfirmasi karena masalah pemekaran tersebut juga disampaikan kepada Komisi I DPRD Maluku.
“Karena ada aspirasi yang masuk ke kami, kami juga tahu ada wewenang yang berbeda khususnya pemekaran kecamatan dan desa. Makanya kami cek seusai aspirasi yang disampaikan salah satunya soal Kecamatan Banda Besar dan juga pemekaran Dusun jadi Desa di Maluku Tengah,” tandasnya.
Merespon hal itu, Pj Bupati Muhamat Marasabessy mengatakan soal pemekaran saat ini tengah on proses.
Ia menyebut salah satunya soal pemekaran Kecamatan Banda Besar yang saat ini lagi dibahas di DPRD.
Selain itu dikatakan pemekaran beberapa dusun jadi Desa di Maluku Tengah juga sedang dalam proses.
Apa yang disampaikan tadi (pemekaran) kita on proses. Ada Banda Besar dan juga pemekaran Dusun Jadi Desa di sini. Misalnya Dusun di Kilo 9 Dusun Simalou dan ada di seram utara itu lagi sementara proses.
Pemekaran Dusun jadi Desa dan pemekaran Kecamatan merupakan salah satu langkah strategis yang harus ditempuh. Mengingat dengan pemekaran maka masyarakat mendapat kemudahan soal akses pelayanan dan ada fokus pertumbuhan ekonomi baru.
JFL
