Koreri.com, Jayapura – Masyarakat adat pemilik hak ulayat tanah bandara udara Sentani berunjuk rasa di halaman kantor DPR Papua, Selasa (30/5/2023).
Dalam aksinya, mereka mengancam akan menduduki obyek vital tersebut jika Pemerintah tidak juga membayar ganti rugi 55 hektar lahan.
Masyarakat adat asal 3 kampung di Kabupaten Jayapura yakni kampung Yobe, Yahim dan Ifar besar telah menegaskan siap mati di atas tanahnya sendiri demi menuntut hak mereka.
Menanggapi aksi itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua akan segera memanggil semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa lahan Bandara Udara Sentani yang disengketakan.
Hal itu di ungkapkan Legislator DPR Papua Yonas Alfons Nusi saat menerima aspirasi dari puluhan masyarakat Adat Sentani yang tergabung dari 4 kampung pemilik Tanah Ulayat Bandara Udara sentani yang belum di selesaikan oleh Pemerintah hingga saat ini.
”Kami akan semua pihak yang terlibat, termasuk membuka keterlibatan siapa-siapa saja dalam penertiban sertifikat yang diklaim sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik ulayat. Nanti kami panggil semua, termasuk perwakilan bapak ibu masyarakat adat, supaya kita tanya satu-satu biar jelas,“ ungkapnya.
Nusi mengatakan, kedatangan rombongan yang sebagian besar merupakan Tokoh adat dari Sentani Kabupaten Jayapura ini untuk menyampaikan aspirasinya karena DPR Papua sebagai rumah rakyat sehingga wajib untuk menerima dan meneruskan aspirasi mereka sebagai wakil Rakyat.
“Ini perintah pimpinan Dewan, jadi wajib kami tindaklanjuti ini,“ tegasnya.
Beatrix Felle, pemilik hak ulayat menjelaskan, persoalan ini sudah lama dimana tanah bandara ini diperjuangkan oleh beberapa suku dari 4 kampung.
Mereka menuntut hak mereka warisan nenek moyangnya yang belum dibayarkan Pemerintah berdasarkan kesepakatan 4 Oktober 2021.
“55 hektar tanah milik kami, Pemerintah belum bayar ke masyarakat. Kami menuntut dari tahun 2005 sampai sekarang. Hari ini kami sampaikan aspirasi, kami berharap DPR bisa menindaklanjutinya,” tegasnya.
RIL
