Koreri.com, Jayapura – Penjabat Bupati Apolos Bagau, ST angkat bicara menanggapi pernyataan Legislator DPR Papua Thomas Sondegau soal kisruh di Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya.
Dalam pernyataan klarifikasi yang diterima Koreri.com, Jumat (2/6/2023), Penjabat menyebutkan bahwa dari 2019 samapi dengan 2022, kondisi Kabupaten Intan Jaya kurang kondusif akibat gangguan keamanan dan Covid-19.
“Hal ini mengakibatkan Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya sangat rendah yang ditandai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tidak berjalan optimal. Kehadiran pegawai sangat rendah akibat pimpinan-pimpinan manajemen puncak juga tidak berada ditempat, tidak ada penerapan disiplin PNS, sehingga saya selaku Penjabat Bupati harus mengambil langkah-langkah yang konkrit, cepat, tegas dan tuntas agar roda pemerintahan dapat kembali normal di Kabupaten Intan Jaya,” urainya.
Mutasi, rotasi dan promosi yang dilakukan adalah rangka memberdayakan PNS OAP asal Intan Jaya yang telah memenuhi syarat guna menduduki jabatan-jabatan pimpinan tingi pratama, administrator dan pengawas semata-mata untuk mempercepat peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Dan sejak dilakukan kebijakan dibidang kepegawaian, telah terjadi perubahan yang signifikan dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintahan daerah dimana hal itu dibuktikan sebagai berikut,
a. Seluruh pelayanan OPD sudah membuka kantor di Sugapa dan beropasional dengan baik, dan tidak ada lagi pelayanan apapun di Kabupaten Nabire.
b. Distribusi jabatan dengan pemberdayaan PNS OAP telah memberikan dampak positif yaitu terciptanya kondisi keamanan menjadi lebih kondusif dan menurunnya intensitas konflik bersenjata serta pendekatan kultural dan kekeluargaan dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan.
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dari 2019 hingga 2022 melakukan pelayanan di Nabire, sekarang sudah dilakukan pelayanan di Sugapa.
d. Kebijakan dibidang pendidikan semakin melangkah maju melalui berbagai kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan. Salah satunya Kerjasama Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dengan Yayasan Alirena (Sekolah Anak Indonesia) dan pemberian beasiswa bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui Beasiswa Prestasi, Apresiasi dan Afirmasi.
e. Pelayanan kesehatan yang selama ini tidak menyentuh sampai tingkat distrik, sekarang mulai melakukan pelayanan sampai distrik-distrik terjauh, melalui kegiatan survei status gizi dalam rangka intervensi stunting dan mulai dilakukan pembukaan puskesmas di 6 Distrik yang selama ini tidak pernah ada pelayanan.
f. Pemberian Beasiswa bagi OAP untuk mengikuti pendidikan di bidang kesehatan melalui kerjasama dengan STIKES Imanuel Bandung dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melanjutkan jenjang D-III dan S-1 ke STIKES Nabire.
g. Bantuan sosial yang selama ini tidak tersalurkan sampai di distrik- distrik terjauh, sekarang sudah dapat diserahkan ke seluruh distrik;
h. Perkembangan ekonomi masyarakat semakin bertumbuh dengan kehadiran PNS di Intan Jaya, menjadi pendorong bergeraknya perekonomian daerah;
i. Koordinasi dengan Forkopimda, Tokoh masyarakat dan tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda telah dilaksanakan pj. Bupati dengan baik karena selaku Pj. Bupati tidak pernah meninggalkan Intan Jaya kecuali dalam rangka kedinasan.
“Jadi saya sampaikan bahwa tidak ada kisruh di Kabupaten Intan Jaya seperti yang digembar-gemborkan di media pemberitaan online! Kondisi kabupaten saat ini aman terkendali,” tegasnya.
Pj. Bupati menegaskan pula jika dirinya tidak bermaksud berpolitik untuk membuat terobosan semua aspek program yang sedang dilakukan melalui dinas teknis terkait, namun memberikan kewenangan dinas sesuai tupoksi di setiap bidang fungsi masing-masing.
Dirinya juga menegaskan sama sekali tidak mengintervensi program di setiap dinas.
“Ini adalah program Pemerintah pusat yang diberikan tugas kepada Penjabat Bupati Intan Jaya untuk wajib dilaksanakan di daerah terutama penataan dan evaluasi ASN, pengendalian inflasi, pendataan stunting, menjaga dan mengendalikan kamtibmas daerah, dan penyerapan APBD secara sehat dan terkontrol,” kembali tegasnya.
Maka itu, lanjut Penjabat, kepada semua pihak yang punya kepentingan berpolitik agar dimohon bersabar karena politik daerah masih jauh dari 2024.
“Saya selaku Penjabat Bupati Intan Jaya hanya menjalankan dan menghidupkan program Pemda yang sudah lama vakum. Saya harap semua pihak dapat memahami hal ini,” pintanya.
Pj. Bupati memastikan dirinya akan selalu berada di Intan Jaya dan selalu turun ke lapangan untuk memantau perkembangan pelayanan publik sekaligus memastikan tidak ada permasalahan yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Begitu pula semua kendala telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan baik dengan melibatkan para pihak sehingga setiap masalah telah diselesaikan dengan baik.
“Oleh karena itu, harapan saya kepada khususnya ASN, DPRD dan para Intelektual putra asli daerah Kabupaten Intan Jaya, mari kita saling bahu membahu membangun Kabupaten Intan Jaya dengan memberikan informasi yang benar, berimbang, berdasarkan fakta dan data serta tidak menyesatkan, melakukan pelayanan yang baik, membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat dengan masyarakat, dengan tidak mengeluarkan statement-statement yang dapat memperkeruh kondisi daerah yang sudah mulai membaik,” pungkasnya.
RIL
