Koreri.com, Manokwari – Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat hingga awal September 2023 dilaporkan berada pada angka 37,62 persen.
Persentase penyeraran yang terbilang masih sangat rendah itu dibenarkan Penjabat Sekda setempat Yacob Fonataba.
“Presentasi penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat kita masih rendah ya, masih di bawah 50 persen per tanggal 2 September 2023,” akuinya saat memimpin apel gabungan Pemprov Papua Barat, di Lapangan Apel Kantor Gubernur, kawasan Arfai, Manokwari, Senin (4/9/2023).
Pj Sekda kemudian meminta OPD terkait di lingkup Pemprov PB agar mempercepat proses tender paket proyek dimaksud sehingga mendongkrak realisasi penyerapan anggaran.
Kendati demikian, persentase penyerapan 37,62 persen per September 2023 jika dibandingkan dengan posisi bulan September tahun 2022 masih lebih tinggi tahun ini.
“Tetapi bagi saya ini bukan apresiasi, karena kita sudah di triwulan kedua seharusnya diatas 50 persen. Saya juga sudah mengkaji dan ternyata masalah kontraktual, penunjukan langsung terlambat sehingga saya mohon agar OPD proses tender secara cepat sehingga di bulan September ini realisasi penyerapan bisa diatas 70 persen,” cetusnya.
Pj Sekda pun menekankan agar dalam proses tender KPA dan PPTK serta Bendahara memperhatikan dengan cermat pelaksanaan program supaya tidak bermasalah di kemudian hari.
“Kita cepat tetapi saya tidak mau ada yang salah laksanakan program, KPA, PPTK dan Bendahara agar cermati dengan baik. Jangan ada pihak yang laksanakan tanpa bapak ibu tahu, setelah itu secepatnya lakukan survei, jika dokumen kontrak itu sudah clear maka ajukan 30 persen pertama,” tegasnya.
Selanjutnya yang perlu diperhatikan, kata Yacob, sasaran penerima harus jelas, dibuatkan SK penetapan penerima tender.
“Nanti setelah barangnya sudah di drop pihak pertama harus lengkapi dengan berita acara tanda bukti.
Jika semua Itu sudah lengkap maka sy jamin kita semua aman,” pungkasnya.
KENN
