Koreri.com, Manokwari – Surat Kemendagri ke DPR Papua Barat terkait usulan nama calon Penjabat Gubernur dibenarkan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus Dirjen Otda Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito.
Dikatakan surat yang dilayangkan Kemendagri merupakan mekanisme bukan hanya Papua Barat saja melainkan seluruh Indonesia.
“Sebulan sebelum berakhir masa jabatan, Kemendagri menyurat ke DPR untuk mengusulkan tiga nama,” ujarnya, Rabu (27/9/2023).
Valentinus menjelaskan masa jabatan Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw MSi kurang satu bulan lagi.
Oleh karena itu, Kemendagri melayangkan surat dan harus ditindaklanjuti melalui sidang di DPR Provinsi.
“1 November 2023, Pak Paulus Waterpauw resmi pensiun sesuai aturan kepegawaian,” jelasnya.
Ditanya mengenai apakah ada aturan atau regulasi untuk memperpanjang masa jabatan hingga 2024, Valentinus mengatakan dengan tegas tidak ada regulasi perpanjangan masa jabatan.
“Kalau satu kita berikan, maka yang lainnya juga harus kita berikan. Semua akan meminta,” tegasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengirimkan surat kepada DPR Papua Barat dengan Nomor 100.2.1.3/5170/SJ tertanggal 25 September 2023 terkait dengan pengusulan tiga nama calon penjabat gubernur.
Usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam menentukan Penjabat Gubernur Papua Barat, sedangkan tiga usulan nama calon harus diterima oleh Mendagri paling lambat 9 Oktober 2023 guna mengisi kekosongan jabatan.
“Kalau penjabat gubernur itu minimal adalah jabatan pimpinan tinggi madya dan itu cuman satu yang ada di provinsi yaitu sekda definitif,” katanya.
RLS
