Koreri.com, Manokwari – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat akhirnya mengadu ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Hal itu berkaitan dengan indikasi sikap diskriminatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat kepada lembaga tersebut terkait dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) soal alokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) termasuk sejumlah kabupaten di wilayah itu yang sama sekali belum ada kejelasan hingga saat ini.
Atas pengaduan tersebut, Mendagri Tito berjanji akan segera datang ke Papua Barat dan sejumlah daerah lainnya.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie, ST kepada Koreri.com melalui telepon selulernya, Kamis (9/11/2023) pagi.
“Saya menyampaikan bahwa ada perlakuan yang sebenarnya tidak etik dan tidak adil pada penyelenggara khusus di Bawaslu bukan saja di provinsi tapi nampaknya terjadi di kabupaten di Papua Barat bahkan juga di Papua Barat Daya,” bebernya.
Bahkan, dalam pengaduannya itu, Elias menekankan kecenderungan Pemda Papua Barat memprioritaskan alokasi penganggaran APBD untuk Pilkada itu lebih kepada KPU daripada Bawaslu.
“Karena itu, Mendagri menjanjikan dan menyampaikan langsung kepada saya bahwa jika memang itu kondisinya, kita akan prioritas untuk turun ke daerah-daerah itu. Manokwari, Sorong dan Jayapura, itu penyampaian dari beliau,” bebernya.
Elias baru saja menghadiri Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibuka secara langsung Presiden Joko Widodo dengan menghadirkan pembicara antara lain Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Dalam Negeri.
Substansi penekanan dan isu prioritas dari Mendagri adalah terkait dengan dukungan Pemerintah daerah dalam hal penganggaran kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan di 2024.
Dari pemaparannya, Mendagri menyampaikan bahwa komitmen itu dimulai sejak awal 2023 sebagaimana diperkuat beberapa surat edaran dan yang terakhir tanggal 2 November 2023 yang tentu isinya sama bahwa menegaskan adanya “Political Will” dari Pemda dan perintah regulasi wajib memberikan dukungan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan di daerah.
“Bahwasanya Pemda prinsipnya silakan kalaupun memang ada hal-hal yang mengganjal dan sebagainya tapi jangan pernah bapak-ibu menutup mata bahwa kita-kita ini bukan anak-anak yang jadi penyelenggara bukan sekedar mencari pekerjaan tapi kami ini bagian dari organisasi dan aktivis yang selama ini juga menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik di pusaran-pusaran kekuasaan,” keluh Elias.
Maka dengan dasar itulah, dirinya memberanikan diri bahwa sudah saatnya memperbaiki hal-hal yang cenderung dilokalisir seolah-olah Pemerintah pusat punya kehendak yang sama.
“Bahwa ternyata Pemerintah pusat justru sebenarnya lebih punya niat yang jauh lebih baik daripada Pemerintah di daerah. Tapi kadang-kadang kita saja yang melokalisir persoalan, yang kemudian seperti itulah,” akuinya.
Bahkan, menurut Elias, sebagian aktivis di ibukota mengaku prihatin terhadap kondisi yang dialami Bawaslu Papua Barat terutama terkait dengan pengajuan yang sudah dilakukan dari April 2023 tapi sama sekali tidak pernah dibahas atau tidak pernah dipertemukan dengan Pemda.
Bahkan dipanggil sekalipun juga tidak pernah sama sekali.
“Mereka juga menyayangkan dinamika semacam ini yang seharusnya tidak perlu terjadi karena sosok figur yang memimpin lembaga ini kan bukan ujuk-ujuk tiba-tiba datang dari mana tapikan datang dari aktivis,” sambungnya.
Makanya Mendagri menjanjikan akan segera menyelesaikan dan berencana mendatangi Manokwari, Sorong dan Jayapura.
“Kurang lebih saya bicara dengan beliau sekitar 30 menit, dan semua hal saya sudah sampaikan,” pungkasnya.
KENN
