Koreri.com, Sorong – Kelompok khusus (Poksus) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya (PBD) menegaskan komitmennya untuk terus menyerap aspirasi masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP) melalui dialog langsung bersama tokoh adat dan masyarakat.
Kali ini, agenda tatap muka digelar di Kota Sorong, PBD, Selasa (2/6/2026) dipimpin Ketua Kelompok Khusus (Poksus) Franky Umpain bersama unsur pimpinan dan anggotannya berdiskusi dengan para tokoh OAP.
Kegiatan ini sebagai bagian dari program fraksi. wakil rakyat melalui mekanisme pengangkatan (Otsus) ini membuka ruang diskusi untuk mendengar secara langsung berbagai harapan, kritik, dan masukan terkait implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Tanah Papua.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah dan perjuangan DPRP kelompok khusus diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak muncul pertanyaan publik tentang apa yang kami kerjakan,” ucap Franky Umpain kepada wartawan usai tatap muka bersama tokoh masyarakat dan adat OAP.
Lebih lanjut dijelaskan, dalam dialog tersebut terungkap bahwa meskipun Otsus telah berjalan, masyarakat menilai manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara langsung. Sejumlah catatan penting pun mengemuka, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Di sektor pendidikan misalnya, program afirmasi seperti ADIK dan ADEM dinilai belum tersosialisasi dengan baik. Bahkan, sebagian masyarakat mengaku tidak mengetahui keberadaan program tersebut.
Selain itu, muncul persepsi bahwa program tersebut hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
“Kami berharap ke depan pemerintah lebih gencar melakukan sosialisasi agar program pendidikan ini benar-benar menjangkau anak-anak Papua yang membutuhkan,” ungkap salah satu tokoh adat sebagai disampaikan Franky Umpain. 
Sementara itu, di sektor kesehatan, masyarakat juga mengeluhkan masih rumitnya prosedur pelayanan di rumah sakit. Mereka berharap adanya skema pendanaan dari Otsus yang lebih fleksibel, seperti penyediaan dana cadangan di fasilitas kesehatan agar masyarakat dapat langsung dilayani tanpa terkendala administrasi.
Persoalan juga muncul di sektor ekonomi. Sejumlah pelaku usaha muda Papua mengaku belum merasakan dampak nyata dari program pemberdayaan. Program pelatihan yang pernah diikuti, seperti studi banding ke luar daerah dinilai tidak berkelanjutan dan tidak memberikan dampak jangka panjang.
Poksus Dewan menilai perlunya penyusunan blueprint ekonomi daerah yang jelas dan berkelanjutan, khususnya di Papua Barat Daya sebagai acuan dalam pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat.
Karena itu, ditegaskan Umpain, pihaknya akan terus mengawal kebijakan Otsus sesuai fungsi pengawasan kelembagaan. Namun, Dewan juga meminta masyarakat untuk memahami mekanisme kerja lembaga dalam menyalurkan aspirasi.
“Kami hanya sembilan orang di kelompok khusus, tetapi kami bekerja melalui mekanisme Dewan secara keseluruhan untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat juga mendorong percepatan pengesahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait OAP dan masyarakat hukum adat. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar kebijakan afirmatif di berbagai sektor.
Menurutnya, seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi dan akan terus dikawal, agar kebijakan Otsus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan OAP.
“Kita semua memiliki tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah dan DPR, tetapi juga masyarakat untuk terus mengawal dan memastikan Otsus berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.
KENN
