Fokus  

Komisi IV DPRD Maluku Kembali Soroti Manajemen Pendidikan SMA Siwalima

IMG 20231005 WA0019

Koreri.com, Ambon – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku kembali mendapat sorotan.

Komisi IV DPRD Maluku lantas meminta OPD tersebut untuk segera membenahi Sistem Manajemen Pendidikan di SMA Siwalima Ambon.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary saat on the spot di SMA Siwalima Ambon, Rabu (4/10/2023).

Dikatakan, sistem manajemen Pendidikan merupakan tanggung jawab utama Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku.

Dalam hal ini, leading sektornya itu ada pada Dinas Pendidikan baik itu untuk seluruh SMA/SMK termasuk SMA Siwalima Ambon.

“Soal sistem manajemen pendidikan di SMA Siwalima ini kesalahannya ada di Dikbud, karena Komisi IV DPRD Maluku sudah membicarakan hal ini sejak dua tahun lalu,” ungkap Atapary.

Pembicaraan itu, kata dia, terkait bagaimana pembenahan manajemen yang ada di SMA Siwalima baik itu sistem proses belajar mengajar maupun pengelolaan asrama. Namun tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dikbud Maluku.

Atapary menilai terkait standar kebersihan asrama putra maupun putri sudah dibicarakan berulang kali, namun masih terus terulang lagi kesalahan yang dilakukan.

“Ini berarti, mungkin Ibu Kadis tidak pernah masuk sampai melihat masalah ini. Mestinya sebagai Kadis harus secara rutin tinjau Sekolah ini, karena dibiayai oleh APBD dan menjadi barometer penilaian publik. Mestinya Kadis datang mengkroscek di sini sebagai penanggung jawab, karena ternyata standar ini belum layak,” ujarnya.

Dikatakan, membangun sistem manajemen konsepnya sederhana begitu juga dengan budaya kekerasan antar siswa yang terjadi sudah cukup lama di sekolah ini.

Hasil interview dari beberapa siswa diketahui bahwa ada siswa yang melakukan kekerasan terhadap teman yang lain dan ini bukan salah mereka.

Namun ada sistem yang salah dan yang bertanggung jawab terhadap sistem itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Promal.

“Ibu kadis harus turun berdialog, mendeteksi dan sebagai penanggung jawab harus membangun satu sistem dan harus diikuti oleh sekolah,” tegas Atapary.

Atapary mempertanyakan kenapa masalah kekerasan berulang terus padahal Kadis Pendidikan Promal sudah menyatakan bahwa masalah ini tidak lagi terjadi, padahal kenyataannya masih saja terjadi.

Solusinya kata Atapary, mengatur hal ini tanpa membutuhkan anggaran karena hal ini hanya membangun karakter orang. Ini tanggung jawab orang tua, guru dan pihak siswa dan ini adalah bagian dari sistem pembelajaran yang ada di sekolah ini.

JFL