Koreri.com, Manokwari – Rakor Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya resmi berlangsung di Manokwari, Selasa (7/11/2023).
Penjabat Gubernur Ali Baham Temongmere membuka secara resmi rakor tersebut.
Ia meminta seluruh komponen untuk serius menyikapi suksesnya Pemilihan Umum 2024, baik pemilihan umum legislatif termasuk Presiden dan Wakil Presiden, dan Pilkada Bupati dan Gubernur.
Menurut Pj Gubernur, urgensi saat ini adalah anggaran untuk pemilihan umum harus sudah ada sesuai dengan ketentuan. Karena itu, ia meminta Kepala Kesbangpol untuk segera menginventarisir semua kepala kesbangpol terutama di Papua Barat untuk dilaporkan, sehingga ada langkah-langkah yang segera diambil.
“Saya minta Kepala Kesbangpol Provinsi segera mengkoordinasikan dengan BPK, Inspektorat juga perlu minta pendampingan dari Kejati terkait dengan apabila Kabupaten/Kota yang belum memasukkan anggarannya sampai pada anggaran perubahan,” ujarnya.
“Perlu dikonsultasikan ini juga dengan kepala badan pengelolaan keuangan apakah menggunakan mekanisme penganggaran untuk disampaikan ke dewan dan disetujui untuk kepastian anggaran tahun 2023 ataukah mekanisme revisi penjabaran APBD apabila itu dimungkinkan dimasukkan anggaran sesuai dengan arahan atau aturan yang ditetapkan. Ini tidak ada alasan tidak ada uang”, sambungnya.
Pj Gubernur Ali Baham juga meminta kepala Kesbangpol memonitor tahapan-tahapan di KPU dan Bawaslu. Menurutnya hal ini penting sehingga kedepan tidak ada masalah ataupun alasan bahwa tidak ada tahapan yang berjalan.
“Jadi mohon juga anggota dewan yang terhormat DPR Otsus untuk dikonsultasikan dulu apa yang mau kita lakukan ini, apabila memungkinkan dari sisi aturan tentunya bersama-sama dengan dewan juga kita komitmen laksanakan ini agar ada kepastian anggaran pada Pemilu 2004”, jelasmya.
Pj Gubernur juga mengingatkan bahwa biasanya akhir dari kegiatan ini didapati penyelenggara KPU dan Bawaslu terjerat hukum.
“Kita harus bantu mereka. Karena uang banyak terjerat hukum, uang sedikit juga terjerat hukum. Jadi ini berarti kita positif bahwa kemampuan mereka dalam mengelola keuangannya belum memadai. Oleh karena itu kita juga berharap di kesbangpol kordinasikan minta pendampingan dari kejaksaan. Kalau ada yang kurang dimengerti atau ada tekanan konsultasikan itu. Jangan jalan sendiri, jangan buat pengertian sendiri karena itu berbahaya,” pesannya.
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Ali Baham juga meminta Kesbangpol untuk segera menyelesaikan Draf Pergub terkait Pemilu Adat DPRP dan DPRK, sehingga tahapannya diharapkan bersamaan dengan Pemilu Serentak 2024.
“Jadi anggarannya juga sudah bisa berjalan pada November atau Desember ini”, katanya.
Ia menambahkan, anggaran Bawaslu dan pihak keamanan dalam hal ini TNI/Polri juga agar dikoordinasikan dan dipastikan anggarannya demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Di tingkat provinsi, bapak Kapolda dan bapak Pangdam akan sampaikan kepada kami sehingga anggarannya segera kita tetapkan,” pungkasnya.
RLS
