Koreri.com, Manokwari– Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat resmi menyerahkan dokumen rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon 5anggaran sementara (KUA/PPAS) APBD induk tahun 2024 kepada DPR Papua Barat.
Penyerahan dokumen rancangan anggaran pembangunan provinsi Papua Barat itu dilaksanakan dalam rapat tertutup Banggar DPR Papua Barat dengan TAPD di Hotel Aston Niu Manokwari, Rabu (15/11/2023).
Plt Sekda Papua Barat Yacop Fonataba mengatakakan, ketika dokumen KUA/PPAS induk tahun 2024, pihaknya menunggu waktu yang dijadwalkan DPR Papua Barat untuk duduk bersama menyepakati nilai yang diusulkan.
“Diusulkan pagu sebesar Rp 3,8 triliun sesuai dengan pagi indikatif,” ucap Yacop Fonataba kepada awak media.
Dengan anggaran yang sedikit menurun dari pagu tahun sebelumnya, ketua TAPD ini minta setiap OPD harus bijak menyusun progran serta hemat anggaran.
Dia berharap pagu anggaran yang dana tambahan dari OPD akan diakomodir.
Sementara Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP membenarkan dokumen KUA/PPAS induk 2024 sudah diterima dan menjadwalkan waktu untuk pembahasan.
“Nanti Senin atau Selasa pekan depan kita jadwalkan penandatangan dokumen KUA/PPAS tahun 2024,” ujar Orgenes Wonggor.
Lebih lanjut dijelaskan Wonggor, setelah teken KUA/PPAS oleh Pj Gubernur dengan DPR Papua Barat, selanjutnya digelar rapat paripurna pembukaan RAPBD Induk Tahun anggaran 2024.
Kemudian mekanisme persidangan berlanjut hingga penetapan APBD induk 2024 yang direncanakan akhir bulan November 2023.
Untuk mensinkronkan program dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat maka setiap pimpinan OPD pemprov Papua Barat wajib hearing bersama.
“Saya minta kepada Pj Gubernur untuk menginstruksikan kepada setiap pimpinan OPD wajib hadir tanpa diwakili,” harapnya.
Penandatanganan KUA/PPAS akan dilaksanakan pada pekan depan karena pimpinan dan anggota DPR Papua Barat melaksanakan kegiatan luar daerah dalam rangka medical Check Up selama 5 hari.
KENN
