Koreri.com, Sorong– Pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024 dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif (Aleg) merupakan agenda nasional yang menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya.
Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad mengunjungi Kantor KPU Provinsi setempat, Senin (8/1/2024) sekaligus menggelar pertemuan tertutup dengan lima komisioner dan sekretarisnya.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Pj Gubernur Muhammad Musa’ad menjelaskan bahwa pertemuan bersama lembaga penyelenggara pemilu itu terkait dengan pengecekan kesiapan tahapan pemilihan umum yang sedang berlangsung dimana 36 hari lagi proses pemungutan suara berlangsung.
“Kita ingin mendapat informasi terkait dengan kerja-kerja luar biasa yang dilakukan KPU Papua Barat Daya dalam mempersiapkan tahapan pemilihan umum tahun 2024 terutama Pilpres dan pemilihan legislatif dari pusat hingga Kabupatenn/ Kota, prinsipnya semua sudah berjalan sesuai dengan rencana,” kata Musa’ad kepada wartawan awak media.
Dijelaskan Pj Gubernur bahwa, tahapan yang sedang berjalan saat ini yaitu distribusi sebagai logistik sudah di KPU Kabupaten/ Kota sehingga pemerintah provinsi komitmen memback up KPU supaya satu hari menjelang pemungutan suara logistik sudah berada di TPS masing-masing.
Musa’ad mengungkapkan ada sejumlah kendala yang akan dihadapi penyelenggara pemilu pada saat proses distribusi ke TPS dan pemungutan suara seperti 5 Distrik di Tambrauw membutuhkan helikopter saat distribusi logistik, puluhan TPS di wilayah Aifat Selatan yang direkolasi ke Kumurkek, kemudian wilayah Kabupaten Raja Ampat yang membutuhkan perhatian juga.
“Kita harus bersinergi dengan KPU supaya logistik itu bisa sampai ke TPS masing-masing H min satu sehingga warga negara dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani,” ujarnya.
Selain itu mereka membahas terkait dengan anggaran hibah yang bersumber APBN untuk memback up kegiatan non pemilu dalam rangka memperlancar tugas kedepan.
“Untuk Kabupaten/ Kota semua sudah teken NPHD dengan KPU jadi sudah clear karena itu segera direalisasikan supaya tugas-tugas penyelenggara pemilu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
KENN
