Koreri.com, Timika – Wakil Bupati (Wabup) Johannes Rettob menemui massa aksi dari Solidaritas ASN Mimika guna menerima aspirasi yang disampaikan kepada Pemerintah setempat.
Hal itu dilakukannya setelah tidak ada satupun dari Pemda Mimika yang menerima aspirasi dalam aksi demo yang dilakukan di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Senin (15/1/2023).
Setelah menerima aspirasi, Wabup John Rettob kemudian menyampaikan bahwa pada 19 Desember 2023 telah dilakukan klarifikasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Namun isi dari surat klarifikasi tersebut tidak memberikan jawaban terhadap apa yang diminta.
Sehingga BKN akan membuat surat baru lagi yaitu permintaan bersifat keras untuk memberikan klarifikasi yang jelas terkait dengan rolling jabatan yang dilakukan.
“Klarifikasi telah disampaikan oleh Plt BKPSDM tapi tidak menjawab dan BKN tidak bisa terima, yang salah satu alasannya roling karena ASN ikut demo di Kejaksaan dan alasan tersebut tidak ada hubungannya dengan NSPK. Dan menurut BKN itu bukan jawaban dan BKN mengirimkan surat permintaan klarifikasi lebih keras lagi dan kemungkinan besar turun hari ini dan itu peringatan terakhir untuk melakukan klarifikasi yang ke dua yang akan ditembuskan ke Mendagri dan BPK karena ada indikasi yang dirasa bahwa tidak benar,” bebernya.
Wabup mengungkapkan aksi yang dilakukan oleh Solidaritas ASN tersebut sah saja karena menyampaikan aspirasi dengan berani mengungkapkan kepedulian untuk rakyat karena pemerintahan yang rusak, karena tugas pegawai negeri adalah melayani masyarkat.
Terlebih sudah menjadi sorotan dari Pemerintah Pusat.
“Mungkin ada orang yang tidak setuju tetapi saya tetap berikan apresiasi kepada kalian pegawai negeri yang tanggap dan memiliki hati untuk memperbaiki pemerintahan yang rusak dan kalian punya hak karena dirugikan sebagai pegawai,” ungkapnya.
Wabup menambahkan, dijadwalkan pada Kamis (18/1/2024) akan ada rapat antar lembaga yaitu KASN, Kementerian PAN-RB dan BKN terkait kasus Kabupaten Mimika.
“Jadi apa yang kalian perjuangkan ini sudah dilaksanakan sejak awal dan ada respon dari pusat. Kami terus melakukan koordinasi dengan KASN, BKN dan Menpan RB dan diharapkan kita bisa perbaiki birokrasi ini dengan baik demi kebaikan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat di daerah ini yang kita sayangi,” pungkasnya.
TIM
