Koreri.com, Sorong – Calon Legislatif (Caleg) DPR Papua Barat Daya (PBD) asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yohanes Ajoi mensosialisasikan dirinya sekaligus melakukan belanja masalah di Kabupaten Tambrauw dan Maybrat dalam tahapan kampanye.
Di tahapan kampanye kali ini, tokoh pemuda dari Lembah Kebar tersebut menemukan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat di dua daerah itu.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan di Sorong, PBD, Selasa (23/1/2023), Yohanes Ajoi mengungkapkan dua persoalan besar yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Tambrauw dan Maybrat mulai dari kurangnya pembangunan infrastruktur jalan serta jembatan, kemudian perekrutan kebutuhan Aparatur sipil negara (ASN).
“Ini memang unik ya, masing-masing punya persoalan sendiri. Memang agak sama tapi masing-masing punya persoalan yang agak berbeda,” akunya kepada Koreri.com, Selasa (24/1/2024).
Ajoi mencontohkan kondisi yang ditemukannya di Kabupaten Tambrauw yang kemudian dibagi menjadi dua wilayah yaitu pesisir dan pegunungan.
Wilayah Pesisir
Wilayah pesisir ini dimulai dari Amberbaken, Saokorem, Amberbaken Barat, Abun sampai di Sausapor itu kendala utamanya adalah tidak adanya akses jalan yang memadai juga jembatan.
Hal itu dikarenakan sebagian besar kawasan itu harus melalui sungai-sungai besar maupun sedang sementara tidak ada jembatan sehingga ketika air meluap maka otomatis pergerakan manusia juga ekonomi tidak bisa berjalan.
“Akibatnya, masyarakat yang punya hasil kebun tidak bisa memasarkannya ke Manokwari, Papua Barat maupun ke Sorong, Papua Barat Daya,” bebernya.
Dermaga pun hanya ada di Sausapor, sehingga hal itu menjadi satu kendala terbesar selama ini, menjadi kesulitan masyarakat untuk memasarkan atau membawa hasil kebun mereka seperti pisang, pinang kemudian sirih, sayur-sayuran untuk keluar termasuk juga ikan.
“Akhirnya mereka hanya berusaha sebisanya misalnya menunggu air surut, terus sudah tidak banjir barulah mereka bisa membawanya ke kota. Tapi itu pun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam satu kali perjalanan atau cukup mahal sementara hasil penjualan tidak bisa atau tidak mampu kembali modal sehingga lebih besar pengeluaran daripada pendapatan,” urai Yohanes.
Begitu pun dengan menggunakan kapal, memang monilisasinya bisa lebih banyak yang diangkut namun kadang diperhadapkan dengan cuaca di laut yang tidak bersahabat, gelombang. Bahkan mereka harus membawa hasil kebunnya sampai ke tengah laut dengan perahu baru dinaikkan ke kapal.
Terkadang pula kapal kalau masuk dapat malam di satu kampung maka itu menjadi kesulitan lagi. Dan kondisi-kondisi ini sudah berjalan seperti hal yang biasa bagi masyarakat di kawasan pesisir khususnya di wilayah Tambrauw.
“Jadi saya pikir ini hal yang harus menjadi perhatian yang serius, tidak hanya itu Pemerintah kabupaten tetapi perhatian dari Pemerintah provinsi karena dengan adanya pemerintahan provinsi yang baru itu saya harapkan ini lebih diperjuangkan,” harapnya.
Wilayah Pegunungan
Selain pesisir, Yohanes Ajoi juga menyinggung soal jalan antar provinsi khususnya untuk akses yang menghubungkan provinsi dengan kabupaten untuk wilayah pegunungan Tambrauw.
Masyarakat diperhadapkan dengan kesulitan terhadap akses jalan yang selama ini terjadi di kawasan pegunungan itu.
Ajoi kemudian mencontohkan kepala-kepala kampung di Kebar Selatan yang terpaksa memotong dana kampung untuk saling membantu secara sukarela baru kemudian meminta alat berat untuk membuat jalan. Jadi lebih ke swadaya masyarakatlah.
“Saya pikir bagian-bagian ini Pemerintah provinsi juga bisa mengintervensi. Jadi itu kebutuhan yang saya lihat di Tambrauw,” dorongnya.
Kemudian yang berikutnya terkait dengan CPNS tetapi yang lebih besarnya tentang peluang kerja.
“Ini yang menjadi tantangan tersendiri karena peluang kerja yang ada di kampung-kampung ini belum terserap dengan baik. Banyak lulusan yaitu mahasiswa dari Tambrauw yang kembali tapi mereka tidak bisa bekerja atau terserap di dunia usaha. Lalu mereka menunggu pengangkatan, tapi kuota yang diberikan terbatas,” beber Yohanes Ajoi.
Kemudian, aturan-aturan P3K dengan syarat harus sudah honorer 2-3 tahun sehingga akhirnya mereka yang baru lulus atau fresh graduate yang masih segar akhirnya tidak mendapat kesempatan untuk itu.
“Saya pikir kondisi ini dengan adanya provinsi baru, tamatan-tamatan yang masih segar atau fresh graduate dengan keterampilannya, saya pikir ini peluang juga dengan adanya provinsi baru ini mereka juga bisa diserap sehingga tidak semua di Kabupaten tapi juga terserap di provinsi,” imbuhnya.
Kondisi Jalan
Sementara untuk wilayah Maybrat, pembangunannya memang sebagian besar sudah jalan tetapi seperti titik-titik di Aifat Timur yang diakui Yohanes belum berjalan dengan baik.
Ha ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah selain juga situasi keamanan di wilayah tersebut.
“Jadi memang untuk di wilayah Maybrat ini lebih kepada pemerataan dan juga keberpihakan kepada perekrutan pegawai negeri khususnya OAP,” sambungnya.
Yohanes Ajoi tak menampik jika faktor politik mempengaruhi pengangkatan.
“Karena kadang seperti itu dimana dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, terpecah menjadi kubu-kubu padahal ini kan kita bicara nasib orang. Semestinya ketika orang sudah bekerja harusnya diberikan haknya terlepas bahwa dia ada kepentingan lain atau ada hubungan dengan salah satu pihak,” bebernya.
“Memang saya berpikir bahwa ada banyak persoalan baik di wilayah Tambrauw maupun Maybrat, tetapi kalau dua atau tiga hal ini dilaksanakan atau dikerjakan dengan baik maka saya pikir itu menyelesaikan masalah-masalah ikutan lainnya seperti pendidikan juga kesehatan,” imbuhnya.
Karena menurut Yohanes, dengan akses jalan yang baik maka anak-anak bisa pergi bersekolah dengan baik hingga kemudian melanjutkan studi keluar daerahnya.
Kemudian juga orang yang sakit di kampung bisa dimobilisasi ke kota untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di kota.
“Kalau kondisi jalan masih seperti ini (rusak) maka ketika pasien sakit akhirnya dia tidak bisa dibawa ke kota karena banjir. Akhirnya pas mau dibawa ke sebelah pasien sudah meninggal di kampung. Kondisi-kondisi ini terjadi dan seperti sudah lumrah terjadi di kampung-kampung,” akuinya.
“Saya pikir ini adalah hal yang penting untuk coba saya suarakan untuk menjadi perhatian dan atensi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya karena tidak bisa dibebankan ke Kabupaten saja. Karena Kabupaten dengan APBD yang kecil dia harus membiayai selain belanja pegawai tapi juga pembangunan 29 listrik serta belum lagi menghadapi Pemilu ini,” tambah Yohanes.
Karena itu, dirinya berharap Provinsi PBD ini bisa memberikan perhatian yang lebih untuk aspek-aspek yang disampaikan terkait apa yang selama ini menjadi harapan dan tangisan masyarakat di wilayah Tambrauw maupun Maybrat bisa mendapatkan perhatian.
KENN
