Koreri.com, Manokwari – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy merespon tudingan yang dialamatkan ke dirinya, yang diklaim telah mengeluarkan pernyataan menyesatkan tentang GOLKAR.
Ia mengecam balik tudingan tersebut karena tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang ditujukan kepada Partai GOLKAR.
“Saya bicara dugaan-dugaan atau diduga keras terjadi belanja suara yang dilakukan oleh oknum dan arahnya bukan partainya tetapi menyoroti individu-individu yang memang ada bukti-bukti awal yang kita dapatkan yang memang mereka melakukan itu. Saya tidak pakai money politik tetapi belanja suara,” ungkapnya kepada Koreri.com melalui telepon seluler, Kamis (22/2/2024).
Yan kemudian menjelaskan dirinya selain melakukan tugas kontrol publik juga menjadi pengacara dari beberapa caleg untuk didampingi.
Dia lalu menyebutkan sejumlah caleg yang telah memberikan hak hukum kepada dirinya untuk didampingi diantaranya Alfons Manibuy dari Partai Golkar dan Markus Waran dari PDI Perjuangan.
“Kemudian, istri saya sendiri yang juga caleg dari PDI Perjuangan dan putra saya atas nama Luis Rumakewy yang juga caleg Partai Golkar,” sebutnya.
Terkait dugaan belanja suara, Yan mengaku telah mengantongi sejumlah bukti awal bahwa ada beberapa caleg partai besar yang melakukan itu.
“Saya bilang belanja suara tapi masih sebatas itu. Terkait benar atau tidaknya nanti kita akan buktikan. Dan untuk membuktikan itu, kita sedang lakukan investigasi terus dan saya juga minta anak-anak untuk membantu, coba telusuri terus bukti-bukti itu. Jadi sorotannya itu lebih mengarah kepada caleg-caleg tertentu dan bukan partai,” akuinya.
Warinussy kemudian menyinggung soal AK yang dikatakan tidak benar.
“Itu kita belum dengar dari Bawaslu mereka sudah memanggil AK atau tidak, atau sudah minta keterangan dari dia atau belum. Itu kan kita belum tahu dan ini pun kita tidak menyampaikan laporan secara resmi dalam arti menyurat begitu kepada Bawaslu tetapi di setiap pernyataan-pernyataan, saya selalu pada bagian-bagian akhir minta atau mendesak supaya Bawaslu menyelidikinya,” singgungnya.
Warinussy mengaku sudah mengetahui mekanisme-mekanisme yang digunakan Bawaslu misalnya harus menyurat namun tidak semua orang bisa membuatnya.
“Jadi pertanyaan balik saya, apakah para caleg yang merasa dirugikan itu akibat daripada dugaan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang-orang seperti AK atau yang lainnya? Apakah mereka itu punya kemampuan membuat laporan? Tidak semua orang punya kemampuan buat laporan sehingga Bawaslu harusnya bisa jemput bolalah,” bebernya.
Namun selama inikan Bawaslu tidak memberikan kejelasan apakah mereka sudah mendengar informasi. Apakah mereka ada melakukan langkah-langkah? Kalau mereka tidak melakukan langkah-langkah itu, alasannya apa? Itu juga harus dijelaskan juga.
“Jadi tidak harus bola panas itu dilemparkan kembali kepada saya selaku masyarakat umum. Tetapi apa yang mereka lakukan? Kan tidak,” sambungnya.
Warinussy juga menanggapi pernyataan Heriyanto selalu Kuasa Hukum Ketua DPD Golkar Papua Barat Paulus Waterpauw soal foto itu hanya keisengan semata.
“Itu kan menurut kau. Tapi menurut caleg yang lain yang bersaing dengan AK yang sesama- partai tapi merasa dirugikan akibat perbuatan dia. Itu harusnya individu itu berbicara bahwa saya tidak lakukan ini dan itu. Jadi sekali lagi saya tidak menyoroti partainya. Saya katakan bahwa orang-orang itu diduga berasal dari partai besar pemenang Pemilu di Indonesia. Saya tidak menyebut itu Partai Golkar. Artinya saya masih tetap menjaga etika dalam bertutur kata di media dan tidak sama sekali saya menyebut langsung vulgar. Inisial saya sebut inisial,” tegasnya.
Sekali lagi, Warinussy menegaskan dirinya tidak merasa menyudutkan partai seperti Golkar.
“Justru saya mengangkat hal-hal yang sementara merupakan dugaan dan fakta ada. Tapi kita sedang mengumpulkan bukti. Misalnya ada orang yang sudah terima sekian, ada juga yang terima pemberian motor dari orang ini,” bebernya.
Yan Christian juga menanggapi soal pernyataan Heriyanto terkait Ibu Suryati sudah bekerja.
“Nah sekarang pertanyaan saya, apa yang sudah dia kerjakan selama 5 tahun? Dia kerja apa di Sanggeng, 5 tahun dia kerja apa di Wirsi, Arkuki, Reremi karena tempat-tempat ini saya tinggal di sini. Saya tidak melihat ada sesuatu yang dibuat di situ, perubahan apa yang dilakukan? Maka kemudian jadi pertanyaan, kalau kita bilang dia bekerja apa yang dia kerjakan selama ini? Sementara di daerah-daerah tersebut ada orang-orang yang mencalonkan diri dan memiliki keluarga di situ tetapi mereka-mereka (oknum) ini mendapatkan suara yang sangat signifikan seperti YM dan RM. Saya mereka tetapi dalam pemilihan tiba-tiba mereka mendapatkan suara yang signifikan,” bebernya.
Maka kemudian sewajarnya orang menduga bahwa tidak mungkin mulus begitu saja.
“Ini pasti ada indikasi bahwa ada semacam belanja suara yang dilakukan sehingga suaranya meningkat jauh sekali daripada orang-orang asli yang tinggal di situ yang sudah kampanye rumah ke rumah tetapi mereka tidak mendapatkan seperti orang lain yang dari luar tapi dia datang lalu dapat suara yang banyak. Itu kan jadi pertanyaan,” herannya.
Yan berharap nantinya Bawaslu yang punya tugas menelusuri dugaan itu apabila suara oknum caleg tersebut tinggi sedangkan tidak pernah ada di tempat itu. Dia memang orang Manokwari tapi bukan orang yang tinggal di sana.
“Kita bandingkan dengan kenyataan sekarang bahwa yang bersangkutan bisa dapat suara signifikan itu dari mana? Bagaimana bisa ia dapatkan itu? Tidak mungkin mulus begitu saja, ini pasti ada indikasi semacam belanja suara,” cetusnya.
Hal ini, menurut Yan, tentunya menjadi pertanyaan publik kenapa bisa seperti itu.
“Saya ini adalah bagian dari suara rakyat yang mempertanyakan itu dan tidak melakukannya tanpa ada dasar atau faktanya. Dan saya juga sesalkan Bawaslu dan KPU yang tidak bereaksi padahal saya sudah mengirimkan foto juga video dan informasi lainnya,” sesalnya.
Yan Christian memastikan, jika bukti yang dimiliki telah lengkap maka dirinya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten.
KENN
