Koreri.com, Sorong – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong, Papua Barat Daya menggelar Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2024 bagi warga masyarakat di Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Selasa (27/2/2024).
Penyuluhan ini dihadiri langsung Lurah Klawalu Yohanis Manyakori, para staf serta sejumlah warga masyarakat di wilayah itu.
Total untuk 2024, BPN Kota Sorong menargetkan 800 sertifikat gratis bagi warga di wilayah itu.
Seusai penyuluhan, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kota Sorong Mesak Takoy, S.Sos yang juga selaku ketua panitia kegiatan dalam keterangannya pada Koreri.com menjelaskan giat penyuluhan PTSL ini dikhususkan bagi masyarakat di Kelurahan Klawulu.
Dan target yang diberikan Pemerintah kepada BPN Kota Sorong tahun ini adalah sebanyak 800 bidang tanah yang harus disertifikatkan melalui program PTSL.
“Maka penyuluhan ini sebagai kegiatan awal berupa sosialisasi kepada masyarakat yang sekarang kita lakukan. Nanti tahapan berikutnya kami akan turun setelah bulan Puasa. Dan akan kami tindaklanjuti dengan pulldadis dan pengukuran. Sesudah itu baru penerbitan sertifikat,” ungkapnya.
Intinya, lanjut Mesak, program ini diberikan secara gratis kepada masyarakat setiap tahun berjalan.
“Jadi satu tahun ini kami kerjakan sebanyak 800 bidang tanah khusus untuk Kelurahan Klawalu dan kami akan serahkan sertifikatnya setelah jadi secara gratis. Dan tahun-tahun sebelumnya juga kami sudah lakukan penyerahan untuk wilayah lainnya,” tegasnya.
Pihaknya pun berharap dapat mencapai target 800 bidang tanah sesuai dengan yang diamanatkan Pemerintah.
“Sertifikat itu diberikan cuma-cuma kepada masyarakat. Dan sertifikat dari program PTSL ini, kami dari BPN bekerja gratis dan sudah pasti sangat berguna bagi masyatakat karena tidak dipungut biaya,” imbuhnya.
Dsiinggung soal maksud sertifikat gratis, Mesak menekankan bahwa program PTSL ini tidak dipungut biaya sama sekali.
“Kemungkinan ada biaya itu bisa saja terkait pengurusan surat alas hak yang nanti diurus oleh masyarakat masing-masing. Salah satu contoh urus pelepasan tanh adatkan ada biaya dan itu pun bukan dipungut oleh BPN tapi oleh lembaga adat setempat. Tarifnya saya tidak tahu karena itu bukan kewenangan kami,” bebernya.
Olehnya itu, Mesak kembali menegaskan bahwa untuk proses penerbitan sertifikat dari BPN mulai dari awal hingga diserahkan kepada masyarakat itu gratis atau tidak dipungut biaya.
“Kegiatan PTSL ini sama dengan kegiatan lainnya. Proses penerbitan sertifikat melalui kegiatan ini harus ada syarat yang dipenuhi. Dan jika syarat itu dipenuhi baru kami terbitkan. Yang tidak memenuhi syarat, pasti tidak terbit sertifikatnya. Jadi masyarakat harus ikut aturan dan persyaratan harus dilengkapi dan dipenuhi,” tegasnya.
Senada, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kota Sorong Murwan Ahmadi, S.Tr. selaku Wakil Ketua Satgas Fisik menegaskan sekali lagi bahwa pihaknya tidak memungut biaya apapun dalam program sertifikat gratis ini.
“Tetapi tentunya ada biaya-biaya yang timbul seperti persyaratan yaitu harus ada meterai, surat pelepasan kemudian PBB sampai dengan BPHTB itu kan bukan dari kewenangan kami. Dan intinya dari BPN gratis,” bebernya.
BPN Kota Sorong tegas Murwan, hanya memiliki kewenangan di penerbitan sertifikat saja.
“Jadi untuk persyaratan harus dipenuhi semua dan harus lengkap. Dan untuk membuat lengkap itu kami memang benar-benar tidak tahu berapa-berapa, seperti itu PBB harus dibayar, BPHTP harus berapa? Dan lain-lain yang diperlukan, itu kami BPN tidak tahu,” pungkasnya.
ZAN
