Koreri.com, Sorong – Pj Gubernur Mohammad Musa’ad membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya (PBD) yang berlangsung di Swiss-Belhotel Sorong, Sabtu (9/3/2024).
Pj Gubernur menyampaikan TP PKK merupakan gerakan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan atau ibu sebagai motor penggeraknya.
“Diawali dari pemberdayaan dalam lingkungan keluarga demi terciptanya keharmonisan, rasa aman dan kenyamanan maka gilirannya akan membawa tatanan kehidupan aman dan tentram dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tandasnya.
Lanjut Musa’ad, PKK ini juga merupakan salah satu organisasi mitra strategis dari Pemerintah. Ia kemudian menyebutkan ada 10 program PKK yang sebenarnya itu juga menjadi bagian dari program pemerintah.
“Antara lain terkait dengan bagaimana memberikan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Saya kira ini sangat penting untuk kita aktifkan kembali supaya generasi-generasi baru ini betul-betul punya jiwa Pancasila, cinta dan menghargai sesama,” imbuhnya.
Kemudian yang juga tak kalah penting, adalah bisa melakukan kerjasama atau gotong royong melalui program-program yang terkait juga dengan bidang perekonomian, koperasi.
“Kita juga berharap program untuk melahirkan wirausaha-wirausaha muda dan beberapa waktu lalu ada peluang ini sudah kita lakukan di bidang kesehatan misalnya. Kita sudah bekerja sama dengan PKK untuk bagaimana menurunkan stunting dan kemudian memberikan jaminan 1000 hari kehidupan,” bebernya.
Dan selama kerjasama setahun belakangan ini dengan PKK menunjukkan progres yang cukup baik.
Ia mencontohkan angka stunting di PBD pada 2022 lalu yang mencapai 24 persen. Kemudian diakhir 2023 turun menjadi 18 persen. Bahkan tiga bulan terakhir ini dari Desember hingga Maret 2024 turun jadi 17 persen.
“Jadi ini upaya-upaya kolaborasi, sinergitas antara Pemerintah dengan TP PKK Papua Barat Daya yang tentunya dengan dukungan dari kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi ini,” tandasnya.
Selanjutnya, Musa’ad juga berharap TP PKK provinsi maupun kabupaten/kota dapat ikut membantu Pemerintah mensosialisasikan program-program prioritas yang melibatkan masyarakat dimana salah satunya program PAITUA kerjasama dengan Bank Indonesia.
“Karena banyak yang belum terdata sehingga kita harapkan TP PKK juga bisa membantu mensosialisasikan. Ataupun kalau ada yang belum terdata, mereka bisa diarahkan untuk mendata atau mendaftar,” harapnya.
Begitu pula program PAPEDA (Pengembangan Perekonomian Pemuda) kerja sama dengan Bank Papua juga BRI.
Yaitu dengan anak-anak muda yang kemudian berkomitmen mau berusaha di bidang ekonomi.
“Melalui program ini, Pemerintah memberikan pinjaman sampai dengan 10 juta untuk setiap orang tanpa bunga dan agunan. Bunga dan agunan ini ditanggung sama Pemerintah,” sambungnya.
Kemudian, program Pemprov bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial terhadap para pekerja yang tidak menerima upah tetap seperti nelayan, petani termasuk juga tukang ojek dan beberapa yang lain. Dan terhitung sampai hari ini yang sudah terdata 50.000an orang.
“Kalau dia meninggal karena kecelakaan dan sebagainya itu akan mendapatkan santunan 42 juta. Dan kalau ada anaknya dua orang, itu ditanggung sama BPJS Tenaga Kerja diberikan beasiswa sampai perguruan tinggi,” rincinya.
Selanjutnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui program UHC.
“Artinya semua penduduk yang ada disini sudah kita bayarkan jaminan kesehatannya melalui BPJS Kesehatan. Kalau belum ada yang terdata, ini mohon dia dibantu sama PKK untuk mendata yang bersangkutan supaya hak-hak mereka ini bisa didapatkan. Sayang kalau Pemerintah sudah siapkan uang, sudah membayar kerjasama dengan lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi tapi kalau masyarakat tidak tahu, sehingga tidak mendapatkan itu kan sayang,” pintanya.
Olehnya itu, Musa’ad meminta PKK yang ada sampai di tingkat kampung untuk juga membantu Pemerintah mensosialisasikan. Tetapi sekaligus juga dapat membantu Pemerintah jika ada masyarakat yang belum terdata atau terdaftar untuk bisa segera dihubungkan dengan pihak-pihak yang sudah ditetapkan.
“Ini beberapa hal yang saya harapkan dari Rakorda ini selain mereka bisa mempertajam program-programnya tetapi kemudian juga dapat menjadi bagian bentuk mensosialisasikan program-program Pemerintah akan bisa berjalan efektif,” pungkasnya.
ZAN
