Koreri.com, Sorong – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Forum Konsilidasi Daerah Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di wilayah Papua Barat dan PBD.
Giat berlangsung di Aston Sorong Hotel Conference Center, Kamis (14/3/2024) dengan melibatkan perwakilan BAPPEDA dari kedua provinsi.
Staf Ahli George Yarangga hadir mewakili Penjabat Gubernur PBD Mohammad Musa’ad.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, R Nunung Nuryartono mengatakan kehadiran seluruh perwakilan baik provinsi Papua Barat maupun PBD ini lebih mensinergikan.
“Maka kita akan memiliki satu arah pemahaman yang sama terutama terkait target sasaran untuk bisa kemiskinan ekstrim di dua provinsi ini turun signifikan. Sudah turun tetapi memang harus dipercepat,” imbuhnya saat dikonfirmasi awak media, Kamis (14/3/2024).
Dan itu, tegas Nunung, sesuai dengan Inpres No 4 Tahun 2022.
“Jadi, kan targetnya secara nasional 0%, syukur dua provinsi ini bisa mendekati 0%. Maka upaya-upaya seperti yang sudah disampaikan bapak Staf Ahli dari Provinsi Papua Barat Daya dan juga perwakilan dari Provinsi Papua Barat terkait program-programnya seperti apa,” sambungnya.
Nunung melanjutkan, bahwa yang perlu dipastikan adalah ketepatan sasaran dengan data yang baru saja disampaikan kepada seluruh perwakilan baik Pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten.
Ia mengaku optimis dalam lebih sekitar 8 bulan ini target 0% itu bisa dicapai.
“Dan itu kita melihat dari data histori capaian terutama kemiskinan ekstrim ini kan dua provinsi sudah di bawah 10% dengan variasi kota/kabupaten dan sebelumnya kan cukup tinggi. Artinya bahwa upaya yang telah dilakukan sejak Inpres 4 Tahun 2022 efektif,” tandasnya.
Hanya saja bagaimana agar upaya yang lebih cepat lagi baik itu percepatan akselerasinya, sinergi program pusat, provinsi, kota/kabupaten harus dipastikan.
“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana jatah PKH itu menjadi acuan utama bisa ke 0%. Perkiraan saya kalau turun kira-kira bisa sampai 1% saja, bagus ya untuk provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat. 1% udah oke ya,. Memang idealnya sudah bisa dibawa 0% tapi dengan melihat berbagai tantangan yang ada ya kita berharap paling tidak sudah 1%. Syukur, di bawah satu persen kira-kira itu,” ucapnya.
Untuk Provinsi PBD, kondisi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Maybrat menjadi perhatian.
“Jadi kita juga tahu kondisi Maybrat, kan secara geografis untuk menjangkau saudara-saudara kita yang masuk kategori miskin ekstrim perlu upaya yang lebih,” bebernya.
Dan yang tidak kalah penting, Pemerintah juga mendorong hal itu.
“Supaya teman-teman media juga tahu Pak Menko sudah melaporkan ke Presiden bagaimana konteks regionalisasi bantuan PKH. Itu di setiap wilayah besarnya sama, di setiap provinsi besarannya sama. Ya mau di Yogyakarta dengan di Papua sama sementara biaya hidup di Jogja dengan Papua kan beda,” paparnya.
Oleh karenanya, regionalisasi besaran yang disesuaikan dengan indeks harus dilakukan.
“Kita sudah melakukan perhitungan indeks ini dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan segera. Tujuannya tentu akan semakin mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.
ZAN
