Koreri.com, Manokwari– Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar pra musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 berdasarkan amanat peraturan Presiden nomor 17 tahun 2017 yang ditindaklanjuti dengan INSJA nomor 2 Tahun 2023 di Manokwari, Kamis (21/3/2023).
Kegiatan pra musrenbang se-Wilayah Kejati Papua Barat yang berlangsung secara tatap muka maupun teleconferens itu dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Dr Harli Siregar,S.H.,M.Hum.
Dalam sambutannya Harli Siregar menegaskan disela-sela tugas utama sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, diharapkan adaptif dalam mengelola keuangan negara, penganggaran agar sejalan dengan arah pembangunan dan rencana kerja di lingkungan jajaran Kejaksaan.
Pra Musrenbang sebagai bentuk proses perencanaan pembangunan merupakan wahana publik yang penting untuk membawa para kepala Kejaksaan negeri (Kajari) memahami isu-isu dan permasalahan satuan kerjanya, kemudian mencari solusi atas kendala tersebut.
“Kegiatan pra musrenbang Kejaksaan Tinggi Papua Barat tahun 2024 ini merupakan rangkaian siklus penyusunan dan perencaan penganggaran tahun 2025 yang bertujuan untuk menyusun draf rencana kerja anggaran tahun 2025, dimana hasilnya akan dijadikan bahan pelaksana Munsrenbang nasional Kejaksaan Agung RI dalam menyusun anggaran tahun 2025,” jelas Harli Siregar.
Lebih lanjut dijelaskan Kajati Papua Barat, dengan mempedomani pagu tahun 2024 dan melihat realisasi anggaran tahun 2023 yang dijadikan indikator capaian kinerja untuk menentukan alokasi Pagu anggaran tahun 2025. sinkronisasi yang optimal diharapkan dapat menjamin ketersediaan anggaran untuk setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan khususnya yang bersifat prioritas Kejaksaan selaras dengan prioritas nasional.
Sebagai forum musyawarah rencana kerja anggaran satuan kerja 1 tahun kedepan maka konsekuensinya harus diikuti sekuruh pejabat struktural dan operator penyusun RKA K/L Kejaksaan.
“Saya berharap para peserta tidak bersifat apatis, ini mengingat betapa pentingnya proses perencanaan dan penganggaran sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal dan bermanfaat bagi institusi, ini merupakan langkah awal dari perjalanan pembangunan Kejaksaan pada tahun 2025,” tuturnya.
RED
