Koreri.com, Jayapura – Sorotan tajam kini diarahkan ke Bupati Keerom Piter Gusbager.
Pasalnya ia diduga telah melakukan pembohongan publik terkait SK CPNS formasi 1.000 karena tidak sesuai mekanisme di KemenPAN-RB.
SK CPNS formasi 1.000 baik tenaga kontrak maupun K2 itu diserahkan saat syukuran HUT Kabupaten Keerom ke 21 Tahun 2024.
“Ini penipuan publik. SK CPNS tidak ada di Menpan RB. Saya siap bertanggungjawab,” kata Kepala Suku Awi Skanto Keerom, Welem Yoku kepada wartawan di Jayapura, Selasa (30/4/2024).
Bahkan, dia meminta agar institusi penegak hukum segera memeriksa Bupati Keerom terkait SK CPNS tersebut.
“Saya minta Polda Papua tangkap dan periksa Piter Gusbager, Kepala BKD dan Plh Sekda,” tegas Yoku.
Sementara itu, Ketua Aliansi dan Adat Keerom Leni Rumansara menjelaskan, perjuangan untuk mendapatkan kuota CPNS Keerom dilakukan oleh Aliansi Honorer Keerom dan Aliansi Honorer Nasional (AHN).
“2018 perjuangan Aliansi bersama honorer memperjuangkan data ini dan kami mendapat persetujuan dari pimpinan pusat. Bapak Presiden Jokowi menyetujui untuk Provinsi Papua mendapat kuota 20.000 ditandatangani oleh almarhum Bapak Klemen Tinal,” bebernya.
Leni mengaku kecewa, karena perjuangan yang begitu gigih dari 2018 kemudian diabaikan begitu saja.
“Dan semua bukti kami sudah sampaikan data-data ini ke Menpan RB, sudah 3 kali dan kami dapat kuota 2.000 untuk Kabupaten Keerom,” sambungnya.
“Mengapa Pemerintah daerah malah tidak mau menterjemahkan ini dengan baik untuk kami yang punya hak-hak di dalam data ini, afirmasi dan aliansi honorer,” heran .
Dia juga mempertanyakan, soal pembagian SK CPNS yang dibagikan oleh Bupati Keerom pada hari ini bertepatan dengan HUT Keerom ke-21.
“Bapak Bupati yang terhormat saya yang memperjuangkan ini, Saya tidak ada nama. Kami punya perjuangan tolong dihargai supaya Tuhan memberkati di atas tanah ini karena ini perjuangan murni daripada aspirasi daerah daerah aliansi honorer,” pungkasnya.
TIM
