Koreri.com, Sorong – Program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dilaporkan belum terealisasi hingga saat ini.
Belum terealisasinya belanja APBD Induk tahun berjalan tersebut mendapat sorotan dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Forum Perjuangan Rakyat (FOPERA) PBD.
Menurut Yanto Ijie selaku Ketua FOPERA PBD, percepatan realisasi belanja APBD sangatlah krusial untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, khususnya di provinsi baru ini.
Karena dengan terealisasinya proyek infrastruktur, program kesejahteraan sosial, serta layanan publik lainnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat Papua Barat Daya.
“Pemantauan kami pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE, red) Progres Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Papua Barat Daya belum ada kemajuan. Sehingga kami merasa perlu untuk mengingatkan bahwa saat ini sudah bulan ke enam di pertengahan Tahun anggaran 2025. Pekerjaan infrastruktur dan Pengadaan Barang serta jasa lainnya belum terlihat pergerakan signifikan,” bebernya dalam keterangan tertulis yang diterima Koreri.com, Rabu (18/6/2025).
Dengan adanya realisasi belanja, maka program dan kegiatan pembangunan di wilayah PBD dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ijie juga secara khusus menyinggung soal curah hujan tinggi dan cuaca ekstrim di PBD selalu berubah dan tidak menentu termasuk pertumbuhan ekonomi khusus terkait peredaran uang di masyarakat yang saat ini dalam kondisi menurun.
“Untuk itu, kami mendesak Bapak Gubernur agar dapat segera mempercepat realisasi belanja APBD tahun ini untuk menjawab janji politik dan kesejahteraan masyarakat jika belanja APBD melalui kegiatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta pengadaan barang dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan menyentuh masyarakat,” desaknya.
Ijie juga mengingatkan jika realisasi belanja APBD PBD 2025 terlambat maka akan berdampak pada proyek infrastruktur yang tidak selesai dikerjakan. Akibatnya akan mempengaruhi Plafon APBD Tahun 2026 yang berpotensi bisa menurun.
“Karena itu, FOPERA dan masyarakat meminta DPRP PBD menggunakan kewenangannya mendesak Gubernur segera melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD induk Tahun 2025,” pungkasnya.
RLS
