Koreri.com, Sorong – Pernyataan Ketua DPRK Raja Ampat Muhammad Taufik Sarasa yang mengecam peran perusahaan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut langsung memicu reaksi.
PT Maros Indah Jaya melalui Akmal Adisurya, SE selaku Direktur perusahaan, menyayangkan peryataan tersebut.
Ia menegaskan, PT Maros Indah Jaya merupakan perusahaan transportir BBM yang secara resmi ditunjuk oleh PT Pertamina Patra Niaga untuk mengangkut dan mendistribusikan BBM ke sejumlah wilayah di Kepala Burung Pulau Papua sesuai ketentuan yang berlaku.
Wilayah distribusi yang dilayani meliputi Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, SPBU Pulau Gebe di Halmahera, Maluku Utara, serta sesekali melayani pengangkutan BBM dari Depot Pertamina Manokwari menuju Kabupaten Teluk Wondama.
Khusus di Kabupaten Raja Ampat, Akmal menjelaskan bahwa seluruh alokasi BBM untuk 12 SPBU yang saat ini beroperasi di daerah tersebut diangkut oleh PT Maros Indah Jaya. SPBU tersebut berada di Pulau Ayau, Kabare (Waigeo Utara), empat SPBU di Waisai, Pulau Gag, Waigama (Misool Utara), Harapan Jaya (Misool Selatan), Pulau Batanta, dan Kalobo di Pulau Salawati.
Menurut Akmal, mekanisme penyaluran BBM tidak dapat dilakukan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh proses distribusi harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta regulasi yang diterbitkan oleh BPH Migas.
“Jadi regulasi penyaluran BBM sangat ketat. Kami hanya menjalankan penugasan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (2/8/2026).
Akmal mengakui bahwa masyarakat Raja Ampat memang menghadapi tantangan dalam memperoleh BBM karena kondisi geografis wilayah kepulauan yang luas serta terbatasnya jumlah SPBU.
“PT Maros Indah Jaya sangat memahami kesulitan masyarakat Raja Ampat untuk mendapatkan BBM. Kondisi geografis daerah kepulauan memang menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi energi,” bebernya.
Menanggapi kritik yang berkembang, Akmal mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memfasilitasi forum bersama guna mencari solusi yang komprehensif terhadap persoalan distribusi BBM.
Ia berharap dalam forum tersebut dapat menghadirkan PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemilik 12 SPBU di Raja Ampat, pemerintah daerah, serta PT Maros Indah Jaya sebagai transportir BBM.
“Kami berharap ada pertemuan bersama seluruh pemangku kepentingan agar dapat dicari solusi terbaik terhadap distribusi BBM di Raja Ampat, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPRK Raja Ampat Muhammad Taufik Sarasa melalui pemberitaan salah satu media online mengkritik kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah kampung di Raja Ampat pada Juli 2026.
Ia menilai perubahan pola penyaluran BBM bersubsidi telah berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, pelaku pangkalan BBM, dan warga di wilayah kepulauan yang selama ini bergantung pada pasokan BBM bersubsidi.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik Raja Ampat sebagai daerah kepulauan dengan keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur distribusi.
RED
