Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mendorong insan pers meningkatkan profesionalisme dan kompetensi di tengah derasnya arus informasi digital.
Akurasi, verifikasi fakta, dan etika jurnalistik dinilai menjadi kunci agar media mampu memberikan informasi berkualitas sekaligus mengawal pembangunan daerah.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Workshop Hubungan Media bertajuk “Standarisasi Profesi dan Verifikasi Kompetensi Jurnalis Digital” yang digelar Pemkab Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Hotel Horison Diana Mall, Selasa (15/9/2026).
Workshop mengusung tema “Pers Profesional, Informasi Berkualitas untuk Mimika yang Lebih Maju” dan diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas jurnalis, pimpinan media, serta pihak terkait.
Kegiatan menghadirkan Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Abdul Manan, sebagai narasumber.
Hadir mewakili Bupati Mimika, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Santi Sondang, S.IP., M.Si., serta Sekretaris Diskominfo Mimika Orpa Solossa, S.Sos., M.Si., bersama para pimpinan media dan insan pers.
Ketua Panitia, Martha Paulina Kemong, S.E., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Mimika meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik sekaligus memperkuat kemitraan antara pemerintah dan media.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat informasi dapat tersebar dalam hitungan detik. Karena itu, jurnalis dituntut mampu melakukan verifikasi dan validasi sebelum menyajikan informasi kepada publik.
“Informasi harus disajikan berdasarkan kaidah jurnalistik dan kode etik profesi sehingga akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam sambutan Bupati Mimika yang disampaikan Santi Sondang, pemerintah daerah menegaskan bahwa kecepatan pemberitaan tidak boleh mengorbankan akurasi dan kebenaran informasi.
“Kecepatan menyampaikan berita tidak boleh mengabaikan ketepatan informasi, keberimbangan pemberitaan, verifikasi fakta, dan etika jurnalistik. Jangan hanya bersumber dari satu pihak, informasi harus dikonfirmasi ulang agar dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati.
Bupati menilai standarisasi profesi dan verifikasi kompetensi menjadi semakin penting seiring berkembangnya ekosistem media digital. Jurnalis tidak hanya dituntut menguasai teknologi, tetapi juga memiliki pengetahuan, keterampilan, integritas, dan sikap profesional.
Ia menegaskan media memiliki peran strategis dalam pembangunan Mimika. Selain menyampaikan kebijakan pemerintah, media diharapkan mampu mengangkat potensi daerah, memperkenalkan kekayaan budaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta menghadirkan kritik yang konstruktif.
“Hubungan pemerintah dan media bukan sekadar seremonial atau satu arah. Kemitraan ini harus dibangun atas dasar profesionalisme, keterbukaan, komunikasi yang baik, dan saling menghormati,” katanya.
Bupati juga mengingatkan insan pers agar tidak terburu-buru menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sebaliknya, media diharapkan menghadirkan pemberitaan yang edukatif, mendorong persatuan dan toleransi, serta ikut menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan daerah.
“Pembangunan tidak hanya soal infrastruktur dan sumber daya alam, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar, komunikasi yang sehat, serta partisipasi masyarakat yang didukung oleh media yang profesional,” pesannya.
Workshop kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Abdul Manan dari Dewan Pers mengenai standarisasi profesi dan verifikasi kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital.
EHO
