Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan mulai mematangkan persiapan pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Mimika sebagai upaya memperkuat penanganan penyakit tuberkulosis secara terpadu dan berkelanjutan.
Pertemuan persiapan penyusunan tim tersebut digelar pada Kamis (17/9/2026) di Hotel Horison Ultima Timika. Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah daerah, perangkat daerah serta para pemangku kepentingan terkait.
Bupati Mimika dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Drs. Ananias Faot, M.Si, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan, Bapperida, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang telah mengambil bagian dalam persiapan pembentukan TP2TB.
Menurutnya, tuberkulosis masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan.
“Penanggulangan TBC tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan atau sektor kesehatan semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing,” ujar Ananias saat membacakan sambutan Bupati Mimika.
Ia menjelaskan, Kabupaten Mimika memiliki sejumlah tantangan dalam upaya penanggulangan TBC. Tantangan tersebut antara lain kondisi geografis, mobilitas penduduk, kondisi permukiman, faktor sosial ekonomi, akses terhadap pelayanan kesehatan, kepatuhan menjalani pengobatan, hingga masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC.
Karena itu, kata Ananias, berbagai persoalan tersebut harus dihadapi melalui pendekatan yang terencana dan melibatkan berbagai sektor.
“Pemerintah Kabupaten Mimika memandang perlu adanya koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, terarah dan terukur,” katanya.
Ananias menegaskan, pembentukan TP2TB Kabupaten Mimika merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dalam penanggulangan TBC.
Tim tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah administratif, tetapi juga menjadi instrumen bersama untuk memastikan berbagai program dan kegiatan penanggulangan TBC dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif dan berkesinambungan.
Pertemuan tersebut menjadi tahap awal sebelum nantinya TP2TB Kabupaten Mimika ditetapkan melalui Keputusan Bupati Mimika.
Melalui forum itu, peserta diharapkan dapat menyamakan persepsi mengenai situasi TBC di Kabupaten Mimika, mengidentifikasi permasalahan dan faktor risiko, memetakan peran masing-masing perangkat daerah serta menyepakati struktur, tugas, fungsi, mekanisme koordinasi dan keanggotaan tim.
Pemerintah Kabupaten Mimika juga mendorong agar penanggulangan TBC tidak dipandang semata-mata sebagai urusan kesehatan.
“Penanggulangan TBC merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan masyarakat yang sehat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Ananias menyebut Bapperida memiliki peran penting untuk memastikan isu TBC terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sementara Dinas Kesehatan berperan dalam aspek teknis kesehatan dan pelayanan TBC. Perangkat daerah lainnya, seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perumahan, DPMK, Dinas Komunikasi dan Informatika serta perangkat daerah terkait lainnya diharapkan memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Keterlibatan juga diharapkan datang dari dunia usaha, organisasi profesi, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, akademisi dan mitra pembangunan.
“Seluruh potensi sumber daya yang ada perlu kita gerakkan secara bersama-sama untuk mendukung percepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Mimika,” ujarnya.
Ia menekankan agar pembentukan TP2TB tidak berhenti pada dokumen maupun keputusan administratif. Hasil pertemuan harus ditindaklanjuti melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, mobilisasi sumber daya, komunikasi dan edukasi masyarakat, pendampingan pasien serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Peserta pertemuan juga diajak menyusun pembagian peran secara jelas, termasuk menentukan siapa melakukan apa, mekanisme koordinasi, dukungan perencanaan dan penganggaran, keterlibatan sektor nonkesehatan, serta mekanisme pemantauan terhadap setiap kesepakatan.
Pemerintah Kabupaten Mimika berharap hasil pertemuan tersebut dapat menjadi dasar kuat dalam penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang TP2TB Kabupaten Mimika sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan rencana aksi penanggulangan TBC.
“Semoga melalui sinergi dan kolaborasi kita, upaya penanggulangan TBC di Kabupaten Mimika dapat berjalan semakin terpadu, terukur dan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan persiapan penyusunan TP2TB Kabupaten Mimika Tahun 2026 kemudian secara resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Drs. Ananias Faot, M.Si, mewakili Bupati Mimika.
NUEL
