Koreri.com, Nabire – PT PLN (Persero) melakukan penandatangan kerja sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah.
Kerjasama ini dalam rangka mendukung program Papua Tengah Terang.
Penandatanganan PKS berisi program prioritas bagi masyarakat miskin dan pra-sejahtera di wilayah tersebut dilaksanakan Penjabat (Pj) Gubernur Ribka Haluk dan GM PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat di Kantor Gubernur setempat, Selasa (28/5/2024) sore.
Program Papua Tengah Terang tersebut tengah menjadi fokus pemerintah provinsi yang kemudian dikolaborasikan dengan semangat PLN dalam menerangi seluruh negeri.
Terdapat tiga poin penting dalam perjanjian kerjasama ini.
1. Bantuan Penyambungan Baru dari Jaringan PLN,
2. Bantuan Penyambungan Baru dari Jaringan PLTS serta
3. Bantuan Subsidi Pembayaran Token Listrik.
Pj Gubernur menjelaskan dengan adanya sinergi ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan listrik bagi seluruh masyarakat Papua Tengah, terutama bagi mereka yang masih belum memiliki akses.
Sumber pembiayaan program ini sepenuhnya berasal dari Pemda dan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat.
Dengan adanya program ini, Ribka Haluk berharap agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses listrik untuk menunjang aktivitas sehari-hari, seperti belajar, ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya.
“Listrik tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga dapat membantu menurunkan tingkat kriminalitas,” ungkapnya.
Kerjasama ini menjadi yang pertama di Indonesia dalam hal bantuan subsidi listrik.
Budiono, selaku General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemprov Papua Tengah.
“Ini merupakan bentuk sinergi yang luar biasa antara PLN dan Pemda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain penandatanganan PKS, PLN dan Pemprov Papua Tengah juga mengunjungi lokasi pembangunan pusat pemerintahan baru yang berkonsep Green Smart City.
PLN berkomitmen untuk mendukung pembangunan tersebut dengan menyediakan pasokan listrik sebesar 5 Mega Watt (MW) yang bersumber dari energi terbarukan.
“Untuk suplai listrik di pusat pemerintahan, kami akan membangun PLTMh (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) Kalibumi. Sehingga, pusat pemerintahan ini nantinya akan disuplai dari energi hijau. Hal ini menjadikan Pusat Pemerintahan Papua Tengah sebagai pusat perkantoran pertama di Papua yang menggunakan energi terbarukan,” pungkas Budiono.
RLS
