Koreri.com, Jayapura – Massa yang merupakan gabungan putra-putri Port Numbay melakukan aksi menutup gapura jalur masuk kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (27/5/2024).
Termasuk menutup dua gerbang utama dan satu gerbang jalur belakang kantor Wali Kota setempat.
Aksi ini buntut dari pengangkatan honorer yang dinilai banyak manipulasi dan titipan.
Pantauan media ini, Kamis (27/6/2024), massa yang terbagi menjadi 4 kelompok dan menduduki akses keluar masuk kantor Wali Kota yang berlokasi di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Papua.
Dari data yang dihimpun di lapangan, massa menggantungkan spanduk di salah satu gerbang masuk kantor Pemerintahan tersebut bertuliskan tuntutan dari masyarakat adat Port Numbay
Bersama ini kami masyarakat Port Numbay menyampaikan beberapa hal keberatan terkait pengumuman hasil pengangkatan formasi CASN Pemerintah Kota Jayapura tanggal 25 Juni 2024.
1. Pemberkasan ulang yang dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala OPD dianggap tidak sesuai dengan janji kedua Penjabat (Bapak Franz Pekey dan Bapak Christian Sohilait).
2. Formasi CASN yang diumumkan tidak mengalami perubahan akan tetapi hanya mengalami pengurangan jumlah sehingga disinyalir masih banyak nama-nama siluman yang diakomodir. Sehingga kami masyarakat asli Port Numbay dan para honorer yang benar-benar telah mengabdi menjadi korban.
3. Kami minta untuk Bapak PJ Wali Kota menunda hasil tersebut dengan rencana pelaksanaan tahapan selanjutnya sampai janji kedua PJ Walikota Jayapura direalisasikan. Karena kami menganggap kedua PJ Wali Kota telah melakukan pembohongan terhadap kami masyarakat asli Port Numbay
4. Kami minta DPRD Kota Jayapura untuk memanggil PJ Wali Kota, Sekda dan Kepala BKKP serta seluruh kepala OPD untuk melakukan verifikasi faktual terkait nama-nama yang lolos formasi CASN tahun 2024 berjumlah 820 orang
5. Penyampaian pada poin 3 bahwa yang terakomodir dalam masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun sedangkan yang menjadi terjadi di lapangan tidak sesuai surat pengumuman. Banyak nama-nama yang masa kerja di bawah 5 tahun harus dikeluarkan. maka poin 3 dalam SK tersebut harus ditinjau kembali.
6. Kami masyarakat adat Port Numbai akan melaksanakan aksi lapangan sampai dengan aspirasi kami didengar dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura dan DPR Kota Jayapura
Selain itu, terdapat pula spanduk yang bertuliskan “Sudah cukup kami ditipu dengan #badut keki”.
Masyarakat adat Port Numbay juga meminta Kepala BPKP segera mengundurkan diri secara terhormat karena tidak mampu mengurus pegawai Kota Jayapura (Asli Port Numbay)
SAV
