Koreri.com, Mimika – Konflik internal di tubuh organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kini bakal semakin bergolak.
Terkini, salah satu jajaran pimpinan akan mengadukan Awenes Imingkawak yang notabene adalah orang nomor satu di organisasi itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika.
Awenes diduga tidak transparan soal penggunaan dana hibah sebesar 600 juta yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Kami akan laporkan dugaan ini ke Kejaksaan Negeri Mimika dan meminta yang bersangkutan segera dipanggil untuk diperiksa bersama sejumlah pengurus DPD KNPI Mimika guna meminta pertanggungjawaban soal penggunaan dana hibah Rp600 juta yang kami nilai tidak transparan,” tegas Wakil Ketua III DPD KNPI Mimika Arifin Letsoin, dalam keterangannya kepada Koreri.com, Minggu (4/8/2024).
Ia mengklaim jika KNPI Mimika dibawah kepemimpinan Awenes Imingkawak begitu kental unsur politisnya ketimbang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya pemuda.
“Mulanya hal ini kami maklumi karena awal kepemimpinan yang bersangkutan, memang belum ada hibah yang KNPI terima,” akui Letsoin.
Namun setelah perjalanan satu tahun lebih, DPD KNPI Mimika akhirnya menerima kucuran danah hibah dari Pemkab Mimika sebesar Rp600.000.000,-
“Sayangnya, bantuan dana yang sangat fantastis ini malah tidak jelas arah dan penggunaannya,” beber Letsoin lagi.
Dikatakan, puncak kecurigaan dirinya muncul saat itu pembentukan Panitia HUT KNPI ke 51.
DPD KNPI Mimika saat itu, mengagas beberapa item kegiatan dengan sumber pendanaan menggunakan proposal.
“Disini kami bisa melihat bahwa tidak ada keterbukaan soal dana hibah yang sudah DPD KNPI Mimika terima,” bebernya.
“Maksud saya, kalau ada uang (Dana Hibah, red) kenapa harus suruh panitia mengemis lewat proposal? Ini kan seakan-akan mau mengatakan kepada kita semua bahwa uang itu sudah tidak ada. Kalaupun sudah tidak ada, maka pertanyaannya uang itu sudah dikemanakan?” sindir Letsoin.
Ia juga mengaku mencium adanya bau persekongkolan di internal DPD KNPI Mimika oleh beberapa oknum.
“Maka kami akan minta Kejaksaan Negeri Mimika segera memanggil ketua dan pengurus DPD KNPI Mimika untuk meminta keterangan menyangkut pertanggungjawaban keuangan yang sudah diterima,” tandasnya.
“Ini kan uang negara, maka setiap penerimaan, penggunaan dan segala macamnya pun harus jelas laporannya serta harus mengedepankan transparansi dalam penggunaanya,” cetus Letsoin.
KNPI Mimika, tambah dia, yang sejatinya harus mengutamakan pengembangan skill pemuda justru hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi syahwat politiknya.
“KNPI ini HONAI Pemuda di Mimika, tapi begitu banyak pemuda yang tidak mau terlibat akibat dari kepemimpinan Awenes Imingkawak yang selalu mendahului urusan politik ketimbang urusan lembaga,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Mimika Awenes Imingkawak, saat dikonfirmasi Koreri.com, Minggu (4/8/2024) membantahnya dan menegaskan semua tuduhan itu tidak benar.
“Saya bantah kalau dibilang tidak transparan soal dana hibah 600 juta, itu tidak benar ! Mungkin ada orang yang tidak senang dengan KNPI yang dipimpinnya jadi sebar informasi tidak benar,” tegas Awen.
Diakuinya, selama ini semua kegiatan KNPI Mimika berjalan dengan baik.
Kemudian semua anggaran dipakai untuk program dan kegiatan KNPI. Dan puncaknya itu pada saat kegiatan HUT KNPI ke 50 tahun 2024.
“Jadi, kalau ada yang bilang kami tidak transparan soal anggaran, sekali lagi itu tidak benar,” tandasnya.
TIM
