Koreri.com, Sorong – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) gelar media gathering untuk mendorong semua stakeholder dalam memberikan dukungan guna menyukseskan Pilkada 2024 di M Hotel, Selasa (20/8/2024).
Media gathering yang melibatkan 26 perwakilan insan pers dari media online, elektronik dan cetak yang ada d wilayah itu.
Bawaslu membahas beberapa hal yang menjadi perhatian dalam proses tahapan Pilkada yang akan berlangsung nanti dengan pihak Pemerintah terutama mengenai masalah anggaran Pilkada.
Bawaslu PBD mengakui baru Pemkab Sorong yang realisasikan dana pengawasan 100 persen jelang tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah 27 – 29 Agustus 2024.
Ketua Bawaslu Farli Sampetoding Rego dalam pernyataannya menjelaskan untuk Dana Hibah berdasarkan regulasi di Pasal 166 bahwa kegiatan tahapan Pemilu itu dibiayai oleh APBD.
“Yang kedua, kami sudah hampir 4 kali dan terakhir di 28 November 2023 jadi itu edaran Kemendagri itu terakhir itu bahwa 5 bulan sebelum tahapan Pilkada itu anggaran Pilkada ini sudah selesai. Dan untuk Papua Barat Daya baru hanya Kabupaten Kabupaten Sorong yang sudah 100%,” jelasnya.
Pihaknya berharap agar bantuan dana Pemda dapat segera direalisasikan ke kabupaten/kota guna melakukan pengawasan di tahapan Pilkada ini.
“Kami juga ada melakukan co sharing ke teman-teman kabupaten/kota tetapi dari pembahasan beberapa kali ternyata kami lihat masih kurang sekali dan sampai di tahapan ketiga ini di kabupaten/kota di Papua Barat Daya ini paling tinggi baru ada di angka 60%,” harapnya.
Apalagi, kata Farli, pada tanggal 24 Agustus ini sudah ada pengumuman pendaftaran. Dan selanjutnya pendaftaran bakal calon akan dibuka tanggal 27 Agustus 2024.
“Maka kerja-kerja pengawasan sudah lebih lebih ekstra, lebih tinggi di sisa hampir tiga bulan waktu normal hingga tanggal 27 November nanti pencoblosan. Maka kami harap supaya ini semua sudah selesai. Kalau bisa di bulan ini atau di minggu-minggu ini supaya jangan sampai mengganggu terhadap proses pengawasan,” imbuhnya.
Farli menekankan bahwa pengawasan ini sangat penting sekali. Karena dari aspek pengalaman di setiap tahapan ini, ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas itu juga adalah anggaran selain sumber daya pengetahuan dari tenaga pengawas (Adhock) yang nanti dibina.
“Tetapi anggaran itu yang kami harap untuk dibantu. Karena kalau seandainya terjadi apa-apa misalnya itu masalah yang tiba-tiba dan perlu diselesaikan cepat maka pastinya kita perlu anggaran untuk itu,” bebernya.
Meski demikian, Farli mengaku tetap berupaya mendorong itu.
“Dan ada giat yang melibatkan forum lintas daerah dari Pemerintah dalam waktu dekat ini, supaya kita bisa menyampaikan ini semua,” tambahnya.
Selain ada sosialisasi kerja-kerja Pengawasan dan Indeks kerawanan Pemilu yang sudah dilakukan oleh Divisi Pencegahan Bawaslu PBD.
“Kami mohon dalam waktu dekat semua stakeholder atau pemangku kepentingan ini bisa secepatnya membantu teman-teman kami di kabupaten/kota,” pungkasnya.
ZAN
