Koreri.com, Sorong – Akibat molornya pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, DPR Provinsi Papua Barat Daya (PBD) angkat bicara.
Ketua Tim Panja DPR PBD Febry Jein Andjar menegaskan, pihaknya ingin transparansi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal program yang sudah termuat dalam usulan KUA-PPAS.
Menurut Ketua Fraksi Golkar DPR PBD itu bahwa ada sejumlah program yang membutuh penjelasan secara baik dari TAPD, namun hingga saat ini belum ada respon.
“Bukan lobi-lobi ya tapi kami butuh perhatian dari TAPD Provinsi Papua Barat Daya untuk menjelaskan beberapa program pemerintah dalam KUA-PPAS. Makanya kami minta TAPD segera memberikan jawaban kepada kami,” ujar Febry kepada Koreri.com, Senin (9/12/2024).
Pihaknya menginginkan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di Provinsi PBD.
“Bagaimana APBD itu dapat menjawab kebutuhan masyarakat di Papua Barat Daya, itu yang paling penting, tidak ada kepentingan lain selain kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Plt Sekretaris DPD Golkar PBD itu menegaskan pula bahwa pihaknya akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat.
“Bukan jadi wakil rakyat yang hanya datang, duduk, diam dan pulang,” pungkasnya.
KENN
