Koreri.com, Sorong – Dokumen Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang sedang dibahas Tim Panja DPR Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat masih molor.
Penyerahan dokumen KUA-PPAS dari Ketua TAPD Jhony Way kepada Ketua Sementara DPR PBD Henry Andrew George Wairara, Rabu (4/12/2024) hingga kini belum juga ada kesepakatan dan penandatanganan bersama.
Dimana sesuai jadwal penandatangan kesepakatan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 telah dilakukan Jumat (6/12/2024).
Ketua TAPD yang juga Pj Sekda PBD Jhony Way saat dikonfirmasi Koreri.com membenarkan bahwa molornya penandatangan dokumen KUA-PPAS TA 2025 akibat belum ada kesepakatan antara Pemda dengan parlemen setempat.
“Kita masih saling melobilah, teman-teman DPRP PBD minta penjelasan dari SKPD, kami sudah menjelaskan program kerja yang kami lakukan,” ucap Pj Sekda Jhony Way saat ditemui wartawan media ini saat upacara HUT ke 2 Provinsi PBD di lapangan apel kantor Wali Kota Sorong, Senin (9/12/2024).
Jhony Way optimis, jika sudah ada kesepakatan antara TAPD dengan tim Panja DPRPBD maka KUA-PPAS Provinsi PBD TA 2025 ditandatangani dalam waktu dekat.
Pj Sekda mengatakan Pemda telah mengusulkan anggaran sebesar Rp1,6 Triliun dalam KUA-PPAS TA 2025.
“Sebagian besar dana sudah di mandatory, otsus sampai DAU sudah dimandatory kita tidak bisa gunakan untuk yang lain,”pungkasnya.
KENN
