Koreri.com, Wamena – Proses pleno rekapitulasi perhitungan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan serta Bupati dan Wakil Bupati Tingkat KPU Tolikara kembali terjadi deadlock.
Kabarnya hal itu terjadi akibat adanya intervensi dari jajaran Forkopimda Kabupaten Tolikara sendiri.
Bahkan akibat intervensi itu pula berujung paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan nomor urut 1 Befa Jigibalon – Natan Pahabol (BE – NA) kehilangan ribuan suara hasil Pilkada serentak 27 November 2024 lalu.
Suara pasangan Befa-Natan diketahui hilang saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada tingkat KPU Kabupaten Tolikara.
Calon Bupati Tolikara Nus Weya, kemudian membeberkan fakta pada saat pemilihan digelar 27 November 2024 di Karubaga yang juga ibukota Kabupaten Tolikara.
Dimana dari 46 Distrik, setiap kotak suara tidak dibawa keluar ke TPS baik itu suara Bupati maupun untuk pemilihan Gubernur.
“Jadi, termasuk Distrik Karubaga tanggal 27 November 2024 itu tidak dilakukan pemilihan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kelurahan,” bebernya.
Lanjut Nus, untuk Kelurahan I itu suara Gubernur tidak dikeluarkan surat (kertas) suara.
“Dan saya sendiri pergi melakukan pencoblosan di Kelurahan I termasuk Calon Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo juga melakukan pencoblosan di kelurahan I. Namun hanya ada kertas suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara saja sementara surat suara untuk pemilihan Gubernur tidak ada,” bebernya lagi.
Setiap distrik untuk suara calon Gubernur dan Wagub itu terorganisir dengan baik dimana para kepala kampung hingga para kepala distrik diintimidasi supaya mempertahankan suara di Tolikara untuk John Tabo – Ones Pahabol.
“Saat rekap suara yang terjadi di KPU Kabupaten Tolikara, banyak saksi paslon Befa – Natan dan paslon lain Bupati dan Wabup Tolikara ditolak, diintimidasi dan diusir. Disampaikan bahwa itu pencuri yang masuk,” ujarnya.
Nus kemudian mencontohkan, Distrik Warek itu perolehan suara sah untuk paslon Gubernur dan Wagub Papua Pegunungan nomor urut 2, Befa – Natan sebanyak 5.006 suara sah.
“Tapi saat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Tolikara itu, suara Befa – Natan hilang sekejap, saksi Befa-Natan juga dikejar sampai malam hari terjadi deklock,” sambungnya.
“Dsini sasaran utama dipersoalkan adalah suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan. Kita lihat disini saat pleno di Karubaga itu di setiap mata jalan dan jalan ke distrik dilakukan pemalangan,” ujarnya.
“Jadi, mobill atau saksi dari calon lain dilempar kasih rusak. Pemalangan dilakukan secara masif dan terstruktur dibawah perintah Pj Bupati Tolikara,” kembali bebernya.
“Itu sudah terlihat sekali bahwa Pj Bupati, Kapolres hingga Dandim Karubaga tetap melakukan kerja keras untuk mengamankan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, Willem Wandik – Yotam Wonda,” ketusnya.
Selain itu, Forkopimda Kabupaten Tolikara juga turun lapangan menggunakan kekuatan “tangan besi” mengintimidasi semua pasangan calon untuk mengamankan suara bagi paslon Gubernur dan Wagub John Tabo – Ones Pahabol.
Dijelaskan Nus, ada beberapa alat bukti yang sudah dipegang pihaknya yaitu milik mobil paslon Bupati dan Wakil Bupati dilempar. Sama hal calon Bupati nomor urut 2 mobilnya dirusak saat keluar monitor suara di tingkat Distrik.
Sehingga setiap calon baik nomor 1, 2 dan 4 ini benar – benar terintimidasi oleh calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4.
Pleno di Kabupaten Tolikara ini pun penuh dengan tekanan. Apabila satu distrik saja untuk memplenokan suara Befa-Natan itu sudah perang. Saat ini tekanan politik luar biasa, padahal usia Kabupaten Tolikara 20 tahun lebih.
“Tapi tindakan secara terstruktur dan masif ini dilakukan oleh Pj Bupati Tolikara, Kapolres, Dandim ini dengan OPD, Kepala Distrik, Kepala Kampung mengatasnamakan rakyat,” cetusnya.
Setelah pemalangan jalan ini dilakukan lanjut sekarang kantor KPU sudah dikepung dan ditekan bagaimana cara untuk memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wagub John Tabo – Ones Pahabol serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Willem Wandik – Yotam Wonda.
“Sampai hari ini, KPU tidak bisa keluar dan tadi malam mereka tidur di ruangan pleno aula GIDI. Kondisi ini perlu dilihat media dan Kapolda Papua serta Gubernur Papua Pegunungan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Tolikara,” tegasnya.
Awalnya itu, tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara minta agar pleno rekapitulasi KPU di luar Karubaga.
Tapi hal ini tidak dilakukan KPU Tolikara meski surat dari KPU RI sudah turun untuk pemindahan tempat pleno.
“Tapi tidak dilaksanakan karena masih di intervensi Pj Bupati, Kapolres dan Dandim. Itu yang terjadi di Kabupaten Tolikara. Jadi, semua pengalaman buruk di masa 2013 lalu sehingga saat ini orang mau berbicara sangat hati-hati dan was-was,” pungkasnya.
EHO
