Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) bersama Kota Sorong berkomitmen menerapkan program pendidikan gratis mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMA/SMK.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Elisa Kambu, S.E (Elkam) saat rapat koordinasi program pendidikan gratis di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Jumat (11/4/2025).
Rakor yang dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Pj Sekda Papua Barat Johnny Way, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan PBD Otto Ihalauw, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Anshar Karim, Sekda Kota Yakob M. Kareth serta kepala sekolah bersama ketua komite dari jenjang Paud hingga SMA/SMK.
Dalam sambutannya Gubernur Elkam mengatakan, program pendidikan gratis yang akan diterapkan merupakan investasi kepada anak-anak bangsa Indonesia di Provinsi PBD itu.
Karena itu, penerapan pendidikan gratis tersebut tidak hanya berlaku bagi sekolah negeri tetapi swasta juga sehingga adil dan merata.
Adapun total jumlah siswa di sekolah negeri yang akan mendapatkan pendidikan gratis sebanyak 26.626 siswa terdiri dari tingkat TK/RA/PAUD KB/SPS sebanyak 336 siswa, SD/Madrasah Ibtidaiyah 13.625 siswa, SMP/Madrasah Tsanawiyah 5.556 siswa, SM/ MAN 3.706 siswa dan SMK 3.403 siswa.
Sementara untuk sekolah swasta di Kota Sorong, program pendidikan diperuntukkan kepada siswa orang asli Papua atau OAP sebanyak 6.000 orang.
“Harus berlaku adil untuk semua anak bangsa, tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, ini merupakan prinsip keadilan,” tegas Kambu.
Pemerintah Kota Sorong diminta untuk menginventarisir jumlah sekolah yang memiliki kemampuan mandiri agar dapat dipisahkan.
“Artinya orang tua siswa yang mampu membiayai pendidikan anaknya tidak mendapat pendidikan gratis namun tetap diberikan perhatian yang sama,” imbuhnya.
Gubernur Elisa menegaskan, pendidikan gratis ini merupakan bantuan khusus untuk siswa-siswi bukan sekolahnya.
Karena itu, masing-masing kepala sekolah dan ketua komite perlu melakukan pendataan siswanya.
Juga termasuk menghitung komponen yang selama ini menjadi beban sekolah yang kemudian dibebankan ke setiap anak sekolahnya, mulai dari biaya pendaftaran dari tingkat TK hingga saat ujian di tingkat SMA dimaksudkan untuk mendapatkan perhitungan dan menganalisa apakah itu semua dapat terakomodir.
“Contohnya seragam sekolah siswa atau adanya muatan muatan jam pelajaran yang memberatkan siswa, Ini perlu dimapping secara baik untuk mendapatkan hasil atau angka pasti,” tegasnya.
Orang nomor satu di provinsi termuda Indonesia ini juga secara khusus mengingatkan Wali Kota Sorong untuk tidak memberikan izin pendirian sekolah baru.
“Kita perhatikan saja sekolah yang sudah ada, jangan tambah sekolah baru supaya perhatian kita lebih terarah. Karena kehadiran sekolah baru akan berimbas terhadap operasional sekolah dan jumlah siswanya,” pesan Gubernur mengingatkan.
Termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong mendapat tugas dari Gubernur PBD untuk melihat 3 tahun belakangan, trend siswa-siswi yang masuk sekolah tiap tahun ajaran, berapa banyak pendaftaran yang dibuka agar dapat diproyeksikan estimasi rencana tahun 2025 ini.
Orang tua juga memiliki peran penting dalam memperhatikan pengembangan pola pikir dan pengetahuan anak mereka karena pendidikan itu bukan semata-mata merupakan tanggung jawab pihak sekolah dan komite saja semata.
“Kepala Sekolah dan Ketua Komite agar segera menyiapkan Data yang akurat tentang Siswa-siswi untuk segera dilaporkan paling lambat di minggu depan. Seperti Data penghasilan orang tua dari setiap muridnya bisa segera diskusikan untuk biaya sekolahnya, agar dapat diketahui apakah siswa-siswi tersebut masih mampu dibiayai orang tuanya atau mendapatkan pendidikan gratis,” pungkasnya.
ZAN
