Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pertama tahun anggaran 2026 bertempat di Rylich Panorama Hotel Sorong, Kamis (15/5/2025).
Musrenbang Otsus RKPD 2026 dengan tema “Papua Barat Daya Cerdas melalui Penataan Tata Kelola Pembangunan yang Maju, Inovatif dan Berdaya Saing” ini akan berlangsung selama 6 hari, 15 – 21 Mei 2025.
Gubernur PBD Elisa Kambu dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan atas kepercayaan yang diberikan Tuhan melalui kesempatan dalam mekanisme berpikir, berdialog dan menjadi tanggung jawab bersama untuk kemajuan tanah dan negeri ini.
“Ini bukan sekedar kegiatan formalitas semata namun kita harus menaruh di dalam hati untuk sama-sama memikirkan sasaran dan menyatukan persepsi kita melakukan yang terbaik demi Papua Barat Daya karena adanya kepercayaan yang telah diberikan dari masyarakat daerah ini,” ungkapnya.
Gubernur tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih bagi kepala daerah yang telah telah menyelenggarakan Musrenbang secara berjenjang dan akan disinkronisasikan dalam Musrenbang tingkat provinsi saat ini.
Dia menegaskan perlunya komitmen, kolaborasi dan sinergitas untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Ini Musrenbang strategis dan forum yang penting karena mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang kemudian diserap DPR yang akan kita rekap dalam RKPD. Selanjutnya ada titik temu untuk menyelaraskan kebijakan dari pemerintah pusat dengan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Gubernur secara tegas juga mengingatkan untuk menghilangkan semua perbedaan dalam menyamakan komitmen untuk bersatu bersama membangun Papua Barat Daya.
“Kita semua harus sadar diri untuk menempatkan Papua Barat Daya dan semua daerah di wilayah ini menjadi prioritas di atas kepentingan golongan atau kelompok,” imbuhnya.
Gubernur berharap agar data-data yang akan menjadi bagian dalam penyusunan Musrembang harus menjadi catatan penting yang memuat angka yang real dan sesuai dengan yang ada dalam masyarakat.
“Mari kita kawal dokumen perencanaan ini dengan integritas dan keberpihakan, jangan sampai Program yang kita rancang hanya baik di atas kertas tetapi tidak menyentuh kebutuhan Masyarakat. Kita ingin PBD tidak hanya dikenal dari kekayaan alamnya tetapi juga karena kualitas tata kelolanya kemajuan manusianya dan keadilan sosial bagi rakyatnya,” pungkasnya.
Kepala Bapperida PBD Rahman dalam laporannya menyebutkan beberapa tujuan pelaksanaan Musrenbang Otsus RKPD 2026 yaitu,
1. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Otsus dan RKPD kabupaten kota untuk penyempurnaan rencana awal rencana kerja perangkat daerah
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas dan fokus pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan perangkat daerah
4. Mensinergikan rancangan program dan kegiatan perangkat daerah dengan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi
5. Menyesuaikan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan Pagu indikatif perangkat daerah
6. Menggali potensi dan permasalahan pemangku kepentingan di luar usulan Musrenbang Otsus dan RKPD Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Diharapkan Musrembang pertama ini menghasilkan rancangan kerja (Renja) perangkat daerah berdasarkan hasil forum perangkat daerah lingkup Pemprov yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran perangkat daerah.
Total peserta kegiatan sebanyak 500 orang yang terdiri pejabat tinggi pratama, pejabat administratif di tiap masing masing kabupaten kota, tokoh adat tokoh agama tokoh pemuda, tokoh perempuan termasuk perguruan tinggi, mitra pembangunan yang ada di PBD.
Sementara narasumber yang dihadirkan diantaranya Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial Bappenas, Kepala Badan Strategi Kebijakan Nasional Kemendagri, Koordinator Dana Otsus Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu, Wakil Menteri Koperasi dan UMKM, Kepala Badan Misi Nasional RI, Kepala BPKP Perwakilan PBD, Kepala BPS PBD dan Prof. Yohanes Surya.
Turut hadir Forkopimda, pimpinan daerah se Wilayah PBD, Ketua dan anggota MRP, Ketua dan anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, Pimpinan OPD se-PBD serta tokoh masyarakat dan mitra pembangunan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
ZAN
