Koreri.com, Sorong – Sektor pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya (PB) yang sudah mendunia kini terancam mengalami kerusakan lingkungan menyusul maraknya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah itu..
Kondisi ini turut menjadi perhatian Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi NasDem daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Rico Sia.
Ia mengaku sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi.
Keprihatinan serius Legislator Senayan itu disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (28/5/2025).
Rico Sia menegaskan bahwa Pemerintah pusat harus segera melakukan evaluasi terhadap ijin pertambangan yang sudah dikeluarkan.
“Kita ini daerah penghasil, tapi karena regulasi dibuat di pusat, kita hanya jadi penonton. Yang dirugikan bukan hanya Pemerintah daerah, tapi masyarakat,” tegasnya saat menyampaikan keterangan persnya kepada awak media.
Politisi NasDem ini menjelaskan, bahwa laporan-laporan yang diterimanya dari warga Raja Ampat mengungkap adanya aktivitas tambang ilegal yang menyebabkan pencemaran lingkungan.
Hal ini sangat berdampak langsung pada keberlangsungan usaha masyarakat seperti homestay yang menjadi tulang punggung ekonomi berbasis pariwisata.
Dia lantas mempertanyakan mengapa kewenangan pengelolaan ijin pertambangan tidak diberikan kepada provinsi? Padahal Pemerintah daerah lebih memahami kondisi lapangan dan bisa bertindak cepat bersama aparat penegak hukum.
“Kalau perizinan diberikan ke daerah, pengawasan bisa lebih dekat dan efektif. Tapi sekarang, karena jarak dan birokrasi yang panjang, pelanggaran-pelanggaran dibiarkan, dan rakyat yang dirugikan,” imbuh anggota Banggar DPR RI itu.
Dikatakan Rico Sia bahwa Raja Ampat yang telah diakui sebagai destinasi wisata kelas dunia dan menerima berbagai penghargaan internasional, seharusnya menjadi prioritas pengembangan oleh pemerintah pusat bukan justru dirusak oleh ekspansi industri tambang.
“Energi fosil seperti nikel suatu saat akan habis. Negara-negara maju seperti Arab Saudi sudah mulai beralih dari minyak ke pariwisata sejak 15 tahun lalu. Kita di Indonesia, khususnya Papua Barat Daya, harus belajar dari itu,” pungkas Rico.
Mantan Wakil Ketua DPRD Sorong Selatan itu mengkritik tajam kecenderungan pemerintah yang lebih memfasilitasi kepentingan pertambangan dibanding potensi jangka panjang sektor pariwisata.
“Wisata adalah masa depan. Pariwisata tidak merusak lingkungan, justru membawa kesejahteraan langsung ke masyarakat. Jangan lagi ada izin tambang baru di Raja Ampat. Cukup yang ada saja. Stop sekarang juga,” ujarnya.
Rico juga menyerukan agar pembangunan pariwisata di Papua Barat Daya dilakukan dengan visi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat lokal.
“Kembangkan wisata, bukan tambang. Jangan hanya mensejahterakan segelintir orang, tapi harus seluruh rakyat,” sahutnya.
KENN
