Koreri.com, Jayapura – Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Raya yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Mamberamo Raya menggelar pertemuan dengan Bupati Robby Rumansara untuk menyampaikan keprihatinan mereka atas lumpuhnya roda pemerintahan selama dua bulan terakhir akibat pemalangan terhadap 23 instansi oleh masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (9/7/2025) di Kota Jayapura ini dipimpin langsung Ketua Forum Mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya Jorge Tawane.
Dalam pernyataannya, Jorge menyoroti lemahnya komunikasi dan transparansi pemerintah daerah dalam merespons situasi yang berdampak pada pelayanan publik.
“Kami mahasiswa menyikapi kemacetan roda pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya selama dua bulan terakhir. Ada 23 instansi yang dipalang masyarakat, ini krisis yang tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Jorge menekankan perlunya keterbukaan informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, serta pelibatan elemen intelektual, pemuda, dan tokoh adat dalam proses pengambilan kebijakan.
“Pemerintah harus terbuka dan melibatkan semua unsur—mahasiswa, pemuda, tokoh adat agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan kritik membangun dapat tersampaikan,” lanjutnya.
Mahasiswa juga mendesak adanya fungsi kontrol yang kuat terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna memastikan setiap instansi fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Lebih jauh, mahasiswa meminta penjelasan resmi dari Bupati dan Wabup terkait program kerja 100 hari pertama mereka sejak dilantik, yang menurut mahasiswa hingga kini belum dijelaskan secara terbuka.
“Kami perlu tahu capaian 100 hari kerja yang dulu dijanjikan saat masa kampanye. Ini bukan hanya soal janji, tapi soal pertanggungjawaban publik,” tegas Jorge.
Plt Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Mamberamo Raya juga berharap agar pemerintah daerah segera merespons proposal Musyawarah Besar (Mubes) II mahasiswa yang dijadwalkan berlangsung Agustus 2025.
Di akhir pernyataan, para mahasiswa mengajak masyarakat Mamberamo Raya untuk tetap mendukung pemerintah dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu liar yang bisa memecah belah persatuan.
“Kami ingin semua pihak menjaga kondusivitas daerah. Kritik tetap jalan, tapi jangan sampai kita terpecah karena provokasi yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.
EHO
