Koreri.com, Jayapura – Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) menyoroti lambatnya proses hukum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua tahun anggaran 2023–2024.
Ketua KMP3R Paul Ohee, mempertanyakan progres penyidikan dan penetapan tersangka dari kasus yang ditaksir merugikan keuangan negara dengan nilai yang fantastis.
“Kami mempertanyakan sejauh mana proses hukum berjalan setelah pemeriksaan terhadap 16 saksi dilakukan. Jika alat bukti telah cukup, maka seharusnya penetapan tersangka segera dilakukan dan para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” tegasnya dalam keterangan kepada media, Senin (2/6/2025).
Menurut Ohee, tindakan sejumlah oknum, khususnya kepala kampung yang diduga menyalahgunakan dana BLT dan program beasiswa kampung, telah mengecewakan masyarakat.
Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu ekonomi warga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) justru tidak sampai kepada yang berhak menerima.
“Kami sangat menyayangkan, ada kepala kampung yang tidak menjalankan amanah rakyat. BLT dan beasiswa kampung seharusnya memperkuat perekonomian dan pendidikan, terutama bagi mahasiswa berprestasi dan yang sedang menyelesaikan studi akhir. Ini aset bagi pemerintah kampung dan Kota Jayapura,” tambahnya.
KMP3R juga menyoroti peran Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung) yang seharusnya menjadi garda depan pengawasan, namun justru terkesan tidak berdaya dalam mencegah penyimpangan tersebut.
Ohee mendesak pihak Polresta Jayapura, khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di bawah Kasat Reskrim, untuk segera menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikan kepada publik demi transparansi dan rasa keadilan bagi masyarakat Kampung Yoka.
“Harus ada efek jera. Ini juga menjadi catatan penting bagi kepala kampung lainnya agar bekerja dengan tulus dan benar. Jangan khianati kepercayaan rakyat,” tutup Ohee.
ESY
