Respon Soal “Cawe-cawe” Pj Gubernur Agus Fatoni, Bawaslu Papua Tunggu Laporan

Hardin Halidin Ketua Bawaslu Papua
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin saat dikonfirmasi wartawan di Kota Jayapura, Senin (4/8/2025) / Foto: EHO

Koreri.com, Jayapura – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua menanggapi sorotan publik terkait dugaan “cawe-cawe” atau keterlibatan Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2025.

Dugaan ini mencuat setelah beredarnya video Pj Gubernur Agus Fatoni saat memimpin apel pagi di Kantor Wali Kota Jayapura.

Di video tersebut, ia mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih pasangan calon Gubernur yang memiliki “akses ke pusat” demi keberlanjutan pembangunan di Papua.

“Jadi, pemimpin yang akan kita pilih nanti akan menjaga keamanan, mencari akses bantuan, mencapai anggaran serta menarik dukungan dari berbagai pihak dan investor, agar kita menjadi kekuatan yang lebih untuk membangun Provinsi Papua,” ajak Agus Fatoni dalam video tersebut.

Pernyataan tersebut menuai kritik dan dianggap sebagai bentuk kampanye terselubung yang melanggar prinsip netralitas ASN dan ketidakberpihakan pejabat negara menjelang PSU.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk terkait dugaan pelanggaran tersebut.

“Tetapi kalau memang ada dugaan kampanye terselubung oleh Pj Gubernur, kami minta masyarakat melapor ke Bawaslu Papua. Kami pasti akan menindaklanjuti laporan itu,” tegas Hardin saat dikonfirmasi di Kantor Bawaslu Papua, Senin (4/8/2025).

Ia menambahkan, sebagai Pj Gubernur, Agus Fatoni memang memiliki kewenangan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PSU di delapan kabupaten dan satu kota yang menjadi lokasi PSU.

“Kalau sekadar melakukan koordinasi dan kunjungan, itu bagian dari tugasnya. Namun, kalau sudah masuk ranah kampanye, tentu itu melanggar. Tapi sekali lagi, kami butuh laporan resmi agar bisa menindaklanjuti secara hukum,” jelasnya.

Isu ini menambah ketegangan politik menjelang PSU Pilgub Papua yang sudah sarat dinamika.

Bawaslu mengimbau seluruh pihak, termasuk pejabat negara, untuk menjaga integritas dan netralitas demi terciptanya pesta demokrasi yang adil dan bermartabat di Bumi Cenderawasih.

EHOmood