Koreri.com, Manokwari – Aktivitas penyampaian pendapat di muka umum kembali berlanjut di Lampu Merah Haji Bauw, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Rabu (3/9/2025).
Kelompok Cipayung dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM STIH Manokwari, BEM Universitas Muhammadiyah Papua Barat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manokwari, serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manokwari menyampaikan aspirasinya.
Aksi damai “Koreksi Indonesia” ini merupakan bentuk refleksi kritis mahasiswa atas berbagai persoalan bangsa yang dinilai gagal ditangani pemerintah.
Massa aksi membawa spanduk berisi tuntutan dan seruan dengan tema besar Reformasi dan Evaluasi Kinerja Lembaga Pemerintah.
Demo damai ini diterima Ketua DPR Provinsi Papua Barat Orgenes Wonggor, S.IP, didampingi Wakil Ketua I Petrus Makbon,S.H, Wakil Ketua II Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H bersama sejumlah legislator Provinsi, hadir juga Ketua MPR Provinsi Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti lemahnya tata kelola pemerintahan, meningkatnya kesenjangan sosial, hingga kebijakan ekonomi yang dianggap semakin membebani rakyat kecil.
Mereka juga mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain:
1.Mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
2.Mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat.
3.Membatalkan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat kecil serta mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.
4.Melakukan reformasi institusi Polri dengan mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
5.Melakukan audit terhadap BUMN untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kontribusinya terhadap APBN.
6.Menolak efisiensi anggaran bagi Tanah Papua secara keseluruhan.
7.Mendesak DPR Papua Barat untuk menekan Kejaksaan Tinggi Papua Barat agar segera menyelesaikan secara transparan proses hukum terkait proyek Jalan Trans Papua Mogoi-Merdei dan Jalan Trans Kaimana-Wondama.
8.Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mencabut izin perusahaan Berneo Sumur Prima secara permanen karena bermasalah.
9.Mendesak lembaga legislatif melakukan audit dan pemeriksaan transparan dana CSR seluruh perusahaan di Papua Barat.
10.Mendesak DPR untuk menghentikan SPPG yang bermasalah.
Echa Slauw, salah satu orator aksi, menyampaikan kritik keras terhadap kondisi pemerintahan.
“Memang betul orang manfaatkan kejadian-kejadian kerusuhan ini untuk kepentingan mereka, tetapi itu karena kebobrokan yang terjadi di pemerintahan sendiri”, katanya.
Echa juga menyoroti komunikasi pejabat yang kerap melukai hati masyarakat.
“Bapak-bapak dong ini kan semua pejabat negeri, jadi kasih keluar pernyataan itu hati-hati sekali, supaya jangan bikin rakyat kecewa”, tambah Echa.
Koordinator lapangan, Julyanto, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari keresahan mahasiswa terhadap situasi politik dan ekonomi nasional.
“Kami menilai banyak kebijakan pemerintah yang gagal menjawab kebutuhan masyarakat”, ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat saat ini kebingungan, pesimis bahkan menderita karena tidak menyentuh persoalan masyarakat yang mendasar atas kebijakan pemerintahan saat ini.
Aksi yang dimulai sejak pukul 07.30 WIT berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan.
Melalui aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah pusat maupun daerah segera melakukan koreksi besar-besaran terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
RED
