Koreri.com, Sorong – Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bukanlah sekadar laporan angka-angka keuangan, melainkan mencerminkan hasil kerja Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik.
Wali Kota Septinus Lobat mengatakan, masih terdapat catatan, koreksi dan rekomendasi yang disampaikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong.
“Semua masukan dan rekomendasi dari DPR Kota Sorong akan kami jadikan pedoman dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang,” tegasnya dalam rapat pleno XVII Paripurna XXII tahun 2025 di ruang sidang DPRK setempat, Jumat (19/9/2025).
Septinus Lobat berkomitmen siap menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan langkah-langkah konkret demi peningkatan kinerja pemerintahan daerah,
Lebih lanjut dijelaskannya, Pemerintah Kota Sorong juga akan terus memperkuat pengawasan dan pengelolaan aset, meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah, menindaklanjuti temuan BPK RI, serta mengembangkan tata kelola berbasis digital.
“Semua ini merupakan bagian dari upaya bersama agar pelaksanaan di masa mendatang semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan Masyarakat,” jelas Lobat.
Selain itu, implementasi otonomi khusus akan terus diarahkan pada program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, khususnya orang asli Papua. Program afirmasi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial akan menjadi prioritas agar manfaat dana Otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kota ini.
“Saya yakin, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita dapat mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan, termasuk penguatan peran seluruh opd penghasil dalam mendukung pencapaian target PAD,” cetusnya.
Lobat tak lupa mengajak seluruh aparatur pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat untuk terus bersinergi membangun kota sorong sebagai kota yang maju, bersih, hijau, aman dan sejahtera.
KENN
