Koreri.com, Sorong – Papua Barat Daya (PBD) menjadi provinsi terendah se-Indonesia dalam pelaporan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kondisi itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Program Quick Wins dengan Pemerintah Provinsi PBD yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Kamis (6/11/2025).
Dalam arahannya, Wamendagri menegaskan bahwa terdapat empat isu utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni pendapatan anggaran, realisasi anggaran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Provinsi PBD.
Dr. Ribka menekankan pentingnya percepatan pelaporan kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia mengaku masih ada kegiatan yang sudah berjalan, namun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belum diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Tadi saya cek, kegiatan sudah berjalan tetapi SPJ-nya belum diinput. Akibatnya, dalam SIPD posisi Papua Barat Daya berada di urutan paling akhir dari seluruh provinsi di Indonesia. Karena itu, saya minta Bapak Gubernur dan para Bupati/Wali Kota memanfaatkan waktu di minggu ketiga dan keempat bulan ini agar realisasi pendapatan segera meningkat,” tegasnya.
Wamendagri juga menyoroti masih rendahnya realisasi belanja daerah, antara lain disebabkan oleh kontraktor yang belum mengajukan tagihan pekerjaan.
Ia berharap persoalan tersebut segera diselesaikan agar anggaran dapat terserap dan ekonomi daerah bergerak.
“Menjelang perayaan Natal, kami harapkan ada perputaran ekonomi di daerah sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kegiatan pembangunan,” pungkasnya.
Dalam data presentasi realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia tahun 2025, Provinsi Papua Barat daya menempati juru kunci alias berada diurutan paling bawah yaitu dengan penyerapan anggaran APBD tahun 2025 baru terealisasi sebesar 35,14 persen dari yang seharusnya 56,92 persen.
Hal lain yang juga menjadi sorotan yaitu berkaitan Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan ditinjau pada Jumat (7/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, rencananya juga akan hadir Wakil Menteri PUPR untuk memantau progres pembangunan kantor Gubernur, Legislatif, dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Hadir dalam rakor para Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BP3OKP, pimpinan SKPD dan pemangku kepentingan lainnya.
ZAN
