Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika dipastikan mengalami penurunan signifikan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
Bupati Johannes Rettob mengungkapkan bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya alokasi dana dari pusat, terutama pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Total pengurangan dana kita kurang lebih mencapai Rp1,5 triliun. Meski ada sedikit penambahan di pos lain, secara keseluruhan tetap terjadi pengurangan sekitar Rp1 triliun,” bebernya usai apel pagi di kantor pusat pemerintahan SP 3, Timika, Papua Tengah, Senin (24/11/2025).
Dampaknya, APBD Mimika tahun 2026 diproyeksikan berada di kisaran Rp5 triliun hingga Rp5,4 triliun, atau lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Kondisi itu memaksa Pemerintah daerah mengambil langkah pengetatan anggaran.
“Semua harus kita kuatkan. Program-program yang tidak prioritas tidak kita jalankan,” tegasnya.
Menurut Bupati, penentuan prioritas kini tidak semata berdasarkan rencana teknis pemerintah, tetapi mengacu pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Bagi pemerintah, mungkin sebuah program terasa penting. Tapi bagi masyarakat, belum tentu. Karena itu kami menggunakan sistem yang mendengar kebutuhan masyarakat. Yang kita programkan adalah apa yang masyarakat butuh, bukan semata apa yang kita mau,” ujarnya.
Rettob menambahkan, seluruh pekerjaan lanjutan dan proyek pembangunan yang sudah berjalan tetap menjadi prioritas dan tidak mungkin dihentikan di tengah jalan.
Seluruh kebijakan diarahkan konsisten dengan visi pembangunan daerah, yakni membangun dari kampung ke kota.
Selain itu, Pemkab Mimika mulai menerapkan pola penganggaran tematik. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan untuk menyelaraskan program dengan sektor pembangunan utama yang sedang digencarkan.
“Misalnya kita ingin menguatkan pariwisata. Maka semua OPD mengarah ke sana. Ini sistem yang sedang kita bangun,” jelasnya.
EHO
