Koreri.com, Manokwari– Jembatan kali meyos yang menjadi satu-satunya akses trasportasi darat menghubungkan Distrik Moskona Timur ke Moskona Utara dan Moskona Utara jauh Kabupaten Teluk Bintuni kini sulit dilalui masyarakat setempat.
Putusnya akses jalan tersebut membuat masyarakat yang mendiami daerah pegununangan Moskona tersebut kesulitan ke Ibukota Kabupaten Teluk Bintuni begitu juga sebaliknya.
Hal ini menjadi keluhan masyarakat moskona kepada lima legislator daerah pemilihan Papua Barat Dapil III saat melakukan reses tiga ke Kabupaten Teluk Bintuni bulan November 2025 lalu.
Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H menegaskan bahwa pembangunan kembali jembatan kali meyos harus diprioritaskan sehingga Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) memasukan dalam rencana kegiatan APBD tahun 2026
Anggota DPRP dapil Teluk Bintuni ini tak menapik pemerintah provinsi Papua Barat selama ini memberikan perhatian dengan membuka akses pembangunan di daerah tersebut, namun ada beberapa titik yang wajib mendapat perhatian khusus, perlu ada intervensi secara langsung oleh Dinas PUPR.
Terutama beberapa titik akses yang terputus walaupun pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sudah membangun kembali tetapi masyarakat harus mengalami kendala ketika musim hujan maupun kemarau.
“Terutama di jembatan kali Meyos yang menghubungkan Distrik Moskona Timur ke Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, kami minta dalam APBD tahun 2026 ini pemerintah provinsi Papua Barat harus memberikan perhatian khusus untuk pembangunan jembatan Meyos,” tegas politisi NasDem itu saat memberikan keterangan pers di Manokwari, Kamis (4/12/2025).
Pihaknya meminta kepada Gubenur Papua Barat juga kepala suku besar Arfak yang menaungi keluarga besar Moskona untuk memberikan perhatian khusus.
Lima wakil rakyat Papua Barat daerah pemilihan Teluk Bintuni mengharapkan dengan kehadiran Dorus Orocomna sebagai Nahkoda baru di Dinas PUPR Dorus Orocomna yang juga putra asli 7 Suku wilayah Moskona, pasti memahami letak geografis kondisi di pegunungan Bintuni .
Sebagai pimpinan DPRP, dirinya sudah memberikan masalah ini kepada komisi IV yang membidangi infrastruktur untuk menjadi atensi khusus dalam pembahasan bersama Dinas PUPR.
“Apa pun yang terjadi harus dianggarkan pembangunan jembatan Meyos, kami lima anggota DPR dari Teluk Bintuni akan melakukan pengawal secara ketat untuk program ini bisa masuk di APBD 2026,” pungkasnya.
Pasalnya, jembatan kali meyos ini sudah memakan korban, dibeberkan dalam tahun 2025 ini sudah sebanyak 7 mobil yang terbalik dan terbawa arus.
Hal senada disampaikan anggota DPRP Dapil Teluk Bintuni, H. Asri menegaskan bahwa pembangunan jembatan kali meyos harus menjadi prioritas karena menjadi akses transportasi masyarakat dari ibu kota Kabupaten ke pedalaman Moskona dan juga sebaliknya.
Bahkan anggota komisi IV bidang infrastruktur ini sudah mendorong beberapa kali, terakhir pada penginputan SIPD di tahun 2025 untuk pembangunan jembatan kali meyos. Kejadian kali meyos ini sudah pernah dialami kepala Dinas PUPR Papua Barat saat ini, mobilnya terbawa arus.
Dijelaskan politisi partai persatuan pembangunan (PPP) itu bahwa pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sudah membuka akses jalan dan dimanfaatkan masyarakat, sayangnya pada saat tertentu mereka tidak bisa mewati karena bentangan sungai yang tidak bisa dilalui kendaraan.
“Harapan kami kepada Bapak Gubernur melalui OPD terkait agar memprioritaskan pembangunan jembatan Meyos dalam APBD induk 2026 supaya masyarakat Moskona bisa beraktifitas melalui jembatan tersebu,” ujarnya.
KENN
